Oleh Chappy Hakim
Pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026 membuka harapan akan hadirnya nasihat yang bermutu dalam pengambilan keputusan negara. Berbagai pengalaman dan keahlian para anggotanya tentu merupakan modal berharga. Namun, manfaat sebuah lembaga pertimbangan pada akhirnya bergantung pada keberanian menyampaikan pandangan yang jujur serta kesediaan presiden untuk mendengarkannya. Momentum ini mengajak kita menengok kembali pengalaman dan kritik Adnan Buyung Nasution selama menjadi anggota Wantimpres, terutama mengenai pentingnya komunikasi yang efektif agar nasihat dapat memberikan sumbangan nyata bagi pemerintahan dan kepentingan rakyat.
Seorang presiden membutuhkan orang yang berani menyampaikan kenyataan, termasuk kenyataan yang tidak menyenangkan. Kekuasaan yang besar membawa tanggung jawab yang besar pula. Namun, kekuasaan juga dapat membuat seorang pemimpin semakin jauh dari suara yang berbeda. Di sinilah lembaga pertimbangan presiden seharusnya menemukan arti pentingnya. Membuka ruang bagi pemikiran yang jernih, kritik yang bertanggung jawab, dan pertimbangan yang berpihak pada kepentingan negara. Pengalaman Adnan Buyung Nasution memberikan bahan renungan mengenai persoalan tersebut. Bang Buyung, yang menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 2007–2009, mengungkapkan pengalamannya dalam buku Nasihat untuk SBY. Dalam pemberitaan mengenai buku itu pada Mei 2012, ia menyoroti tidak adanya forum komunikasi rutin dengan presiden serta ketidakjelasan tanggapan atas masukan yang disampaikan Wantimpres. Bahkan, untuk bertemu presiden, ia harus mencari jalan melalui sejumlah pejabat di lingkungan kepresidenan.
Kritik tersebut menyentuh persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebuah lembaga penasihat dapat memiliki kedudukan resmi, anggota yang berpengalaman, dan dukungan anggaran. Akan tetapi, manfaatnya menjadi terbatas apabila saluran untuk menyampaikan pertimbangan kepada pengambil keputusan tidak berjalan dengan baik. Nasihat yang disusun dengan sungguh-sungguh membutuhkan kesempatan untuk dijelaskan, diperdebatkan, dan dipertimbangkan sebelum kebijakan ditetapkan. Dari pengalaman Bang Buyung, kita dapat menarik pelajaran bahwa keberadaan lembaga belum menjamin berjalannya fungsi. Pembentukan dewan pertimbangan harus disertai tata kerja yang memungkinkan pemikiran anggotanya benar-benar masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Jika pertemuan bergantung pada kedekatan pribadi atau kemampuan mencari akses, hubungan kelembagaan mudah berubah menjadi hubungan perseorangan.
Pandangan Bang Buyung perlu dibaca secara utuh. Ia juga mengakui bahwa SBY dapat menerima kritik dan mendengarkan argumentasi. Dalam kisah yang diberitakan detikcom, Buyung menceritakan kesediaan presiden mengakui kekeliruan setelah menerima kritiknya. Ia menilai SBY terbuka terhadap masukan, meskipun membutuhkan argumentasi yang kuat dan waktu untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, kesaksiannya memperlihatkan persoalan komunikasi sekaligus kemungkinan adanya pengaruh dari nasihat yang disampaikan. Justru di situlah masalah kelembagaannya menjadi semakin jelas. Keterbukaan pribadi seorang presiden perlu ditopang oleh mekanisme komunikasi yang teratur. Pemerintahan tidak semestinya mengandalkan pertemuan kebetulan untuk memperoleh pertimbangan mengenai persoalan penting. Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa sebelum keputusan strategis diambil, presiden memperoleh penilaian yang cukup, termasuk pandangan yang berbeda dari kecenderungan awalnya.
Dalam konteks itu, mutu anggota Wantimpres menjadi sangat menentukan. Pengalaman panjang dan pengetahuan yang luas harus disertai keberanian moral. Seorang penasihat perlu sanggup menyampaikan risiko, menunjukkan kelemahan argumentasi, dan mengingatkan akibat jangka panjang sebuah keputusan. Ia juga harus bersedia mempertahankan pendapat dengan alasan yang dapat diuji. Loyalitas seorang penasihat kepada presiden seharusnya diwujudkan melalui kesungguhan membantu presiden mengambil keputusan yang baik. Membenarkan setiap kehendak pemimpin dapat terasa nyaman dalam jangka pendek, tetapi berbahaya bagi pemerintahan. Presiden membutuhkan orang yang mampu mengatakan bahwa suatu rencana perlu ditinjau kembali, bahwa informasi yang diterimanya belum lengkap, atau bahwa sebuah kebijakan berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih besar.
Buku Buyung Nasution juga memunculkan perdebatan mengenai kerahasiaan nasihat. Pada peluncurannya, Irman Putra Sidin mempersoalkan publikasi tersebut dengan merujuk larangan dalam Undang-Undang Wantimpres. Buyung menyatakan kesediaannya menghadapi konsekuensi, sementara Mahfud MD menyampaikan pandangan berbeda mengenai pelanggaran dan kemungkinan penuntutannya. Perbedaan penilaian itu menunjukkan adanya perdebatan tentang batas antara kerahasiaan jabatan dan keterbukaan kepada masyarakat. Bagi saya, kerahasiaan pembicaraan tertentu memang dapat diperlukan agar presiden dan penasihatnya mampu berdialog secara terbuka. Namun, masyarakat tetap perlu memperoleh gambaran mengenai manfaat lembaga yang dibiayai negara. Pertanggungjawaban dapat disampaikan melalui informasi tentang kegiatan, bidang persoalan yang dikaji, dan penggunaan anggaran, dengan tetap menjaga informasi yang wajib dirahasiakan. Ukuran keberhasilan Wantimpres juga tidak dapat disederhanakan menjadi berapa banyak nasihat yang diterima presiden. Presiden dapat menolak sebuah pertimbangan setelah menilai alasan yang tersedia. Yang perlu dipastikan ialah adanya kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pembahasan yang sungguh-sungguh, dan saluran yang membuat pertimbangan itu hadir pada saat dibutuhkan.
Peringatan Buyung Nasutikon patut menjadi bahan evaluasi bagi setiap pemerintahan. Menambah anggota, memperbesar fasilitas, atau mengangkat nama terkenal belum tentu memperbaiki mutu nasihat. Perbaikan harus menyentuh kemampuan lembaga menghasilkan pertimbangan yang bermutu serta kesediaan presiden menyediakan ruang untuk mendengarnya. Nilai Wantimpres ditentukan oleh sumbangannya terhadap kualitas keputusan negara. Seorang presiden membutuhkan penasihat yang berani berbicara terus terang. Para penasihat membutuhkan presiden yang bersedia mendengarkan. Pertemuan kedua sikap itulah yang membuat sebuah dewan pertimbangan berguna bagi rakyat.
Jakarta 4 Oktober 2026
Chappy Hakim
