Sistem Pertahanan satu Negara, disamping akan dipengaruhi oleh bentuk dan letaknya, secara universal dipastikan akan berorientasi pada kemajuan teknologi dan cenderung “total defense” sifatnya. Indonesia, diwaktu lalu mengenal Sishankamrata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Dari namanya saja (penggunaan kata semesta) sudah menggambarkan tentang refleksi dari usaha yang “total defense” tersebut. Dalam perkembangannya kemudian, konon, karena sudah terlanjur ditentukan bahwa Keamanan menjadi miliknya Polri yang sudah keluar dari ABRI dan TNI “hanya” memperoleh jatah Pertahanan saja, maka Sishankamrata telah berubah menjadi Sishanrata (sistem pertahanan rakyat semesta).

Gambaran tentang “total defense” disini kemudian terlihat sebagai agak memudar, karena kehilangan unsur “kam” atau “keamanan” nya. Kembali ke Sishankamrata yang dianut puluhan tahun itu, pada kenyataannya hanya menghasilkan satu Angkatan Perang (dikenal sebagai ABRI) yang menjadi garda depan penjaga “stabilitas nasional” yang dalam terjemahan sederhananya adalah mengamankan kekuasaan satu rezim pemerintahan. Dalam perjalanan yang seperti itu, tidak bisa dielakkan bagi Sang Angkatan Perang bersama Kepolisian yang berujud ABRI untuk berada digaris paling depan dalam jajaran kegiatan “politik” sehari-hari. Politik yang niscaya akan terfokus hanya kepada aktifitas mengejar dan mempertahankan “kekuasaan” belaka, satu kegiatan yang sangat jauh dari domain nya sebuah Angkatan Perang. Hal tersebut juga terlihat dari peran kekuatan laut dan lebih-lebih kekuatan udara yang sangat tidak proporsional dalam konteks sistem pertahanan sebuah negara yang berbentuk kepulauan.

Read more…