Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Home
    • Biography
    • Photo
    • Books CH
    • Video
    • Around The World
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest Vimeo
    Chappy HakimChappy Hakim
    Subscribe
    Chappy HakimChappy Hakim
    Home»Article»“Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Elite”
    Article

    “Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Elite”

    Chappy HakimBy Chappy Hakim11/17/2026No Comments6 Mins Read
    Share Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Reddit Telegram Email
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    “Dugaan Penyalahgunaan Informasi dan Ujian Kontrol Demokratis”.

    Dugaan bahwa mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden petahana, apabila terbukti, menyentuh persoalan mendasar dalam negara demokratis.   Siapa mengendalikan instrumen keamanan dan bagaimana kekuasaan tersebut dipertanggungjawabkan? Kemampuan penyadapan memberikan akses terhadap informasi yang sangat sensitif. Ketika digunakan di luar mandat yang sah, kemampuan itu berpotensi mengubah hubungan kekuasaan antara aparat dan otoritas politik.  Dalam kehidupan politik, interaksi kekuasaan (power interplay) dan perebutan kekuasaan (power struggle) senantiasa berlangsung di antara para aktor yang berusaha mempertahankan, memperluas, atau membatasi pengaruh satu sama lain.

    Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden petahana oleh mantan pimpinan kepolisian membuka ruang analisis melalui teori The Power Elite yang dikemukakan C. Wright Mills, sosiolog Amerika Serikat, pada 1956. Mills menjelaskan bahwa kekuasaan dapat terkonsentrasi pada kelompok kecil yang menempati posisi strategis dalam institusi politik, militer, dan ekonomi serta terhubung melalui kepentingan dan jaringan sosial. Dengan menyesuaikan kerangka tersebut pada institusi kepolisian, dugaan ini mengundang pertanyaan tentang bagaimana jabatan, akses informasi, dan jaringan elite dapat memberikan pengaruh yang melampaui kewenangan formal. Apabila terbukti, penyadapan tersebut perlu ditelaah sebagai kemungkinan penyalahgunaan sumber daya institusional dalam hubungan kekuasaan antaraktor elite. Namun, keberadaan jaringan, kesamaan kepentingan, dan tujuan politik di baliknya tetap harus dibuktikan, bukan diasumsikan hanya berdasarkan kedudukan para pihak.

    Persoalan ini lebih tepat ditempatkan dalam kerangka kontrol demokratis atas aparatur keamanan. Teori hubungan sipil–militer dapat membantu menjelaskan mekanismenya, dengan memperhatikan perbedaan fungsi kepolisian dan militer. Empat pemikir berikut memberikan sudut pandang yang relevan. Penerapan teori mereka merupakan analisis atas kemungkinan mekanisme politik, sedangkan kesalahan individual, motif, dan penggunaan hasil sadapan tetap memerlukan pembuktian.

    Peter D. Feaver, Penyimpangan Mandat

    Peter D. Feaver adalah ilmuwan politik asal Amerika Serikat yang mendalami hubungan sipil–militer dan kebijakan keamanan. Ia berkiprah di Duke University sejak 1991. Karya pentingnya, Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations, terbit pada 2003 dan membahas hubungan antara pemberi mandat dan aparat penerima mandat melalui teori principal–agent.   Dalam kerangka Feaver, otoritas sipil memberikan kewenangan kepada aparat untuk menjalankan tugas tertentu. Namun, aparat menguasai pengetahuan teknis dan informasi operasional yang tidak sepenuhnya diketahui pemberi mandat. Kesenjangan tersebut membuka kemungkinan penyimpangan, terutama ketika pengawasan lemah. Diterapkan pada dugaan penyadapan Presiden, persoalannya adalah kemungkinan penggunaan perangkat dan akses institusional untuk tujuan di luar kewenangan yang sah. Kedudukan Presiden sebagai pemimpin pemerintahan belum menjamin bahwa ia mengetahui seluruh aktivitas aparat di bawahnya.  Kontrol demokratis tidak berarti kesetiaan pribadi tanpa batas kepada Presiden. Presiden maupun aparat sama-sama terikat hukum. Ukuran kepatuhan aparat adalah pelaksanaan mandat yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pertanyaan utamanya ialah bagaimana tindakan tanpa kewenangan dapat diperintahkan, dilaksanakan, dan berlangsung tanpa dihentikan oleh mekanisme pengawasan.

    Max Weber,  Informasi sebagai Sumber Kekuasaan

    Max Weber adalah sosiolog dan pemikir sosial-politik asal Jerman yang hidup pada 1864–1920. Ia berkiprah terutama sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, antara lain sebagai profesor di Freiburg dan Heidelberg. Pemikirannya mengenai birokrasi, negara, dan otoritas menjadi landasan penting ilmu politik. Kumpulan tulisannya dalam Economy and Society diterbitkan setelah wafatnya pada 1922.   Weber menjelaskan bahwa kekuatan birokrasi bertumpu pada keahlian, penguasaan dokumen, dan informasi. Kerahasiaan dapat memperbesar keunggulan tersebut karena pihak luar, termasuk pemimpin politik, sulit mengetahui seluruh kegiatan birokrasi.   Dalam konteks penyadapan, pengetahuan tentang komunikasi, rencana, hubungan, atau kerentanan seseorang dapat menjadi sumber pengaruh. Jika aparat memperoleh komunikasi Presiden secara ilegal, muncul kemungkinan pembalikan hubungan pengawasan, pihak yang seharusnya diawasi justru mengamati pengawasnya secara tersembunyi.  Meskipun demikian, kepemilikan hasil sadapan belum membuktikan adanya pemerasan atau pengendalian terhadap Presiden. Kesimpulan tersebut memerlukan bukti mengenai penerima informasi, cara penggunaannya, dan pengaruhnya terhadap keputusan politik. Istilah yang tepat pada tahap dugaan adalah potensi perubahan keunggulan informasi menjadi pengaruh politik.

    Alfred Stepan, Otonomi dan Jaringan Informal

    Alfred Stepan adalah ilmuwan politik asal Amerika Serikat, kelahiran Chicago, yang hidup pada 1936–2017. Ia dikenal sebagai pakar politik perbandingan, demokratisasi, dan hubungan sipil–militer. Kiprahnya menonjol sejak 1970-an melalui kegiatan akademik di Yale, Columbia, Central European University, dan Oxford. Karya utamanya mencakup The Military in Politics pada 1971 dan Rethinking Military Politics pada 1988.  Stepan mengarahkan perhatian pada prerogatif dan otonomi aparat, yakni wilayah kewenangan serta pengaruh yang dapat bertahan meskipun pemerintahan sipil telah terbentuk. Keberadaan struktur pemerintahan demokratis belum dengan sendirinya menjamin pengawasan efektif atas aparat keamanan.   Dengan menyesuaikan kerangka tersebut pada kepolisian, pertanyaannya ialah apakah kemampuan penyadapan dikendalikan melalui prosedur yang dapat diperiksa atau melalui jaringan personal dan loyalitas kepada individu.  Status sebagai mantan pimpinan juga perlu diperjelas. Apabila tindakan berlangsung ketika seseorang masih menjabat, fokusnya adalah penggunaan kewenangan selama masa jabatan. Apabila akses tetap berlangsung setelah ia meninggalkan jabatan, persoalannya mencakup keberlanjutan jaringan informal di dalam organisasi.  Analisis harus membedakan penyimpangan individual, operasi suatu jaringan, dan praktik kelembagaan. Tindakan beberapa pejabat tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh institusi kepolisian.

    Guillermo O’Donnell, Pengawasan Antarlembaga

    Guillermo O’Donnell adalah ilmuwan politik asal Argentina yang hidup pada 1936–2011. Kiprahnya menonjol sejak 1970-an hingga awal abad ke-21 melalui kajian otoritarianisme, demokratisasi, dan kualitas demokrasi. Ia menjadi profesor di University of Notre Dame, Amerika Serikat, serta menjabat Presiden International Political Science Association pada 1988–1991.   Dalam artikel Horizontal Accountability in New Democracies pada 1998, O’Donnell menekankan pentingnya lembaga negara yang berwenang memeriksa dan menindak penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau lembaga negara lainnya. Salah satu perhatiannya adalah tindakan suatu lembaga yang secara melawan hukum memasuki wilayah kewenangan lembaga lain.  Dari perspektif ini, dugaan penyadapan Presiden menguji kemampuan negara mengoreksi penyimpangan di dalam dirinya. Pemeriksaan memerlukan independensi yang memadai, terutama ketika pihak yang diperiksa pernah menguasai personel, perangkat, atau informasi organisasi.  Ukuran keberhasilannya mencakup pengamanan bukti, penelusuran rantai perintah, pengungkapan penggunaan hasil sadapan, dan penetapan tanggung jawab berdasarkan perbuatan. Pergantian pejabat saja belum menjelaskan bagaimana penyimpangan dapat berlangsung maupun bagaimana pengulangannya dicegah.  Perlindungan tersebut harus berlaku pula bagi warga biasa. Dugaan penyadapan Presiden mempunyai implikasi ketatanegaraan yang besar, tetapi penyadapan ilegal terhadap wartawan, organisasi masyarakat, atau warga lainnya tetap menyentuh hak yang wajib dilindungi.

    Ujian Konsolidasi Demokrasi

    Keempat pemikir tersebut memberikan penjelasan yang saling melengkapi. Feaver menyoroti penyimpangan mandat,  Weber menjelaskan kekuatan informasi birokrasi,  Stepan mengungkap persoalan otonomi dan jaringan informal aparat sedangkan O’Donnell menekankan pengawasan antarlembaga.  Jika terbukti, penyadapan ilegal terhadap Presiden menunjukkan penggunaan sumber daya negara di luar mandat yang sah. Namun, kesimpulan bahwa tindakan tersebut bertujuan mengendalikan Presiden atau menghambat kebijakannya memerlukan bukti tambahan.  Pengungkapan perkara juga tidak otomatis berarti kegagalan demokrasi. Pemeriksaan yang independen, pertanggungjawaban yang konsisten, dan perbaikan pengawasan dapat menunjukkan bekerjanya mekanisme koreksi demokratis. Negara memerlukan aparat keamanan yang kuat sekaligus lembaga demokrasi yang mampu memastikan bahwa kekuatan tersebut selalu digunakan dalam batas hukum dan kepentingan publik.

    Dengan demikian, dari perspektif ilmu politik, tanggung jawab kelembagaan terutama melekat pada Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri pada masa dugaan penyadapan berlangsung, karena kewenangan memimpin institusi mencakup kewajiban memastikan seluruh perangkat dan personelnya bekerja dalam batas hukum. Apabila terbukti bahwa ia turut memerintahkan atau menyetujui penyadapan ilegal tersebut, tanggung jawabnya juga menyangkut penggunaan kekuasaan negara di luar mandat yang sah. Penetapan tanggung jawab pribadi tetap harus didasarkan pada pembuktian melalui proses hukum yang independen. Peristiwa ini menegaskan bahwa dalam demokrasi, semakin besar kewenangan seorang pejabat, semakin besar pula kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

    Jakarta 8 November 2026

    Chappy Hakim

    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous ArticleDua Kecelakaan Helikopter Karhutla
    Chappy Hakim

    Related Posts

    Article

    Dua Kecelakaan Helikopter Karhutla

    11/17/2026
    Article

    Suryadarma: Integritas Seorang Perintis dan Pengakuan yang Dinantikan

    11/17/2026
    Article

    Tujuh Senjata dan Jalan Panjang Menuju Damai di Papua

    11/17/2026
    Add A Comment
    Leave A Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    Latest Post

    “Penyadapan Presiden dan Kekuasaan Elite”

    11/17/2026

    Dua Kecelakaan Helikopter Karhutla

    11/17/2026

    Suryadarma: Integritas Seorang Perintis dan Pengakuan yang Dinantikan

    11/17/2026

    Tujuh Senjata dan Jalan Panjang Menuju Damai di Papua

    11/17/2026
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2026 Dunia Penerbangan Chappy Hakim. All Rights Reserved. Dev sg.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.