Krisis Dana Pertahanan AS dan Skandal di Balik Perang Tanpa Ujung (2001–2021)
Oleh: Chappy Hakim
Pada pagi yang cerah, 11 September 2001, dunia berubah. Serangan teroris ke World Trade Center dan Pentagon bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga menjadi titik balik kebijakan pertahanan dan keamanan nasional Amerika Serikat. Presiden George W. Bush tidak menunggu lama untuk mendeklarasikan “Perang terhadap Terorisme” , War on Terror dengan satu musuh utama Al Qaeda dan pemimpinnya, Osama bin Laden. Selama dua dekade berikutnya, Amerika Serikat terjerumus ke dalam peperangan asimetris yang mahal, berlarut-larut, dan membingungkan, yang dampaknya bukan hanya mengguncang Timur Tengah dan Asia Selatan, tetapi juga menggerogoti jantung ekonomi dan strategi pertahanan dalam negeri Amerika sendiri. Di balik operasi militer megah dan jargon patriotik, terselip kisah krisis anggaran, korupsi anggaran pertahanan, dan skandal yang mempermalukan institusi militer tertinggi negeri adidaya itu.
Dari Ground Zero ke Pegunungan Tora Bora
Sejak tahun 2001, Departemen Pertahanan AS menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk memburu jaringan teror global. Operasi militer diluncurkan di Afghanistan (2001) dan Irak (2003), dengan dalih menghancurkan markas Al Qaeda dan menggulingkan rezim yang dituduh mendukung terorisme. Perang yang semula diproyeksikan berlangsung singkat itu berubah menjadi konflik terpanjang dalam sejarah Amerika. Menurut Costs of War Project dari Brown University, hingga tahun 2021, pengeluaran pertahanan Amerika untuk perang di Afghanistan dan Irak mencapai lebih dari $2 triliun, belum termasuk biaya jangka panjang untuk veteran dan bunga utang. Angka ini membengkak jauh dari estimasi awal karena terus terjadi penggelontoran dana untuk operasi kontraterorisme, pembangunan ulang, dan logistik di zona perang.
Krisis Dana dan Dampaknya pada Strategi Pertahanan
Paradoks mencuat di saat militer AS membangun pangkalan super canggih di Timur Tengah dan Asia Tengah, mereka justru mulai kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pertahanan di dalam negeri. Banyak program pengadaan senjata utama seperti F-22 Raptor atau kapal induk kelas Ford mengalami pemotongan dana atau penundaan. Sistem pertahanan berbasis angkasa dan antirudal strategis pun stagnan. Di dalam negeri, laporan dari Government Accountability Office (GAO) mengungkapkan buruknya manajemen dana pertahanan, pemborosan, dan pengadaan sistem senjata yang tak efisien. Selain itu, keterlibatan perusahaan pertahanan raksasa seperti Halliburton dan Blackwater menambah sorotan terhadap militerisasi swasta yang penuh konflik kepentingan dan dugaan penyalahgunaan dana publik.
Amerika mulai mengalami “overstretch”, sebuah istilah yang dulu digunakan oleh sejarawan militer untuk menggambarkan keruntuhan kekaisaran yang terlalu jauh menjangkau, tapi kehabisan napas. Semangat patriotik pasca-9/11 berubah menjadi kelelahan nasional dan skeptisisme terhadap kebijakan militer yang seakan tak berujung.
Skandal Jenderal McChrystal, Antara Loyalitas dan Profesionalisme
Salah satu momen paling mencoreng wajah militer AS dalam perang melawan teror adalah skandal Jenderal Stanley A. McChrystal, komandan pasukan koalisi di Afghanistan pada 2009–2010. McChrystal, seorang perwira elit dari korps pasukan khusus, awalnya dipuji karena pendekatan agresif dan disiplin ekstrem dalam operasi kontraterorisme. Namun pada tahun 2010, majalah Rolling Stone menerbitkan artikel berjudul “The Runaway General” yang menampilkan komentar negatif, bahkan menghina, dari McChrystal dan stafnya terhadap pejabat sipil di pemerintahan, termasuk Wakil Presiden Joe Biden. Ini dianggap pelanggaran terhadap prinsip civilian control of the military, fondasi demokrasi Amerika sejak zaman George Washington.
Presiden Obama langsung memanggil McChrystal ke Gedung Putih dan dalam waktu singkat, jenderal bintang empat itu mengundurkan diri. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa militer, betapapun kuat dan heroiknya, tetap harus tunduk pada otoritas sipil. Skandal ini juga membuka borok dalam tubuh militer AS, bahwa tekanan psikologis, kelelahan operasional, dan ketidakjelasan misi telah menggerogoti moral dan etika kepemimpinan militer di medan perang.
Dua Dekade Perburuan dan Dunia yang Berubah
Pada akhirnya, Osama bin Laden tewas di Abbottabad, Pakistan, pada 2 Mei 2011, dalam operasi dramatis oleh Navy SEALs. Tapi ironisnya, pembunuhan tokoh utama Al Qaeda tidak mengakhiri perang. Justru muncul cabang-cabang baru terorisme seperti ISIS, Al Qaeda di Yaman, dan Boko Haram. Kemenangan simbolik itu tak cukup untuk menjustifikasi miliaran dolar yang telah dibakar. Pada 2021, Presiden Donald Trump menarik mundur seluruh pasukan dari Afghanistan. Dunia menyaksikan bagaimana Taliban lawan utama AS sejak 2001 justru kembali berkuasa dalam hitungan minggu. Perjuangan dua dekade, yang telah menewaskan lebih dari 2.400 tentara AS dan ribuan warga sipil, berakhir tanpa kemenangan nyata.
Pelajaran Strategis dari Perang yang Tak Pernah Jelas
Dari sudut pandang air power dan strategi militer, konflik ini menyimpan banyak pelajaran:
- Kekuatan udara dan teknologi saja tidak cukup untuk melawan gerakan bawah tanah tanpa batas geografis seperti Al Qaeda.
- Kejelasan misi dan tujuan politik harus selalu mendasari penggunaan kekuatan militer. Tanpa itu, bahkan pasukan elit pun akan kehilangan arah.
- Ketergantungan pada kontraktor militer swasta dan pemborosan anggaran adalah pintu masuk krisis kepercayaan publik.
- Ketidakseimbangan antara kekuatan militer dan diplomasi hanya akan memperpanjang konflik dan menjerumuskan negara dalam hutang geopolitik.
Demikianlah, Krisis dana pertahanan Amerika Serikat akibat perburuan Al Qaeda menjadi contoh nyata bahwa perang bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi tentang visi jangka panjang, integritas kepemimpinan, dan kecerdasan strategi nasional. Ketika prinsip dasar itu diabaikan, bahkan negara adidaya pun bisa terjerumus ke dalam perang yang melumpuhkan dirinya sendiri. Di balik semua itu, sosok seperti Jenderal McChrystal yang awalnya dielu-elukan sebagai pahlawan, tapi jatuh karena arogansi dalam komunikasi publik menjadi cermin bahwa kekuatan militer harus selalu disertai dengan kerendahan hati strategis. Karena dalam perang, bukan hanya senjata yang bicara, tetapi juga dan terutama adalah karakter dan integritas.
Referensi:
- Rolling Stone. (2010). The Runaway General, Michael Hastings.
- Brown University, Costs of War Project (2021). 20 Years of War: A Costs of War Research Series.
- U.S. Government Accountability Office (GAO) Reports, 2005–2020.
- Obama, B. (2020). A Promised Land.
- Woodward, B. (2011). Obama’s Wars.
- Ricks, T. E. (2006). Fiasco: The American Military Adventure in Iraq.
Jakarta 2 Juli 2025
Chappy Hakim = Pusat Studi Air Power Indonesia
