Berbagai perkembangan dalam dinamika konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memunculkan gelombang pertanyaan serius di kalangan pengamat, pembuat kebijakan, hingga masyarakat internasional. Sorotan utama mengarah pada tindak tanduk Presiden Donald Trump yang dinilai semakin sulit diprediksi, kerap berubah-ubah, dan berpotensi membawa konsekuensi strategis yang luas. Dalam lingkungan geopolitik yang sangat sensitif, khususnya di kawasan Timur Tengah, setiap keputusan yang diambil tanpa perhitungan matang tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas global. Kekhawatiran tersebut bukan sekadar asumsi, melainkan telah menjadi perhatian serius media internasional terkemuka, termasuk dalam editorial The New York Times yang menyoroti adanya kekosongan strategi yang jelas dalam kebijakan terhadap Iran. Editorial itu mencerminkan keresahan yang lebih luas bahwa langkah-langkah yang diambil cenderung reaktif, tidak konsisten, dan tidak terintegrasi dalam suatu grand strategy yang utuh. Dalam situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian, pendekatan seperti ini justru berisiko memperbesar peluang terjadinya eskalasi yang tidak terkendali.
Lebih jauh lagi, berbagai kalangan mulai mempertanyakan arah akhir dari kebijakan tersebut apakah benar dimaksudkan untuk menekan ambisi strategis Iran, mendorong perubahan rezim, atau sekadar menunjukkan kekuatan tanpa tujuan yang terdefinisi dengan jelas. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi salah kalkulasi, baik dari pihak lawan maupun sekutu, yang pada akhirnya dapat menyeret kawasan ke dalam konflik yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk mencermati secara kritis berbagai pandangan yang berkembang, karena di balik setiap langkah yang tampak tegas, tersimpan potensi risiko besar yang dapat berdampak panjang terhadap stabilitas kawasan maupun tatanan global secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul pula pandangan kritis dari kalangan akademisi Eropa yang menambah panjang daftar kekhawatiran terhadap gaya kepemimpinan Donald Trump. Salah satu yang cukup menyita perhatian datang dari seorang guru besar di Inggris, Henk de Berg, yang secara eksplisit membandingkan Trump dengan Adolf Hitler dalam karya bukunya yang terbit sekitar dua tahun lalu berjudul Trump and Hitler: A Comparative Study in Lying. Dalam kajiannya, de Berg tidak sekadar membuat perbandingan sensasional, melainkan mencoba membedah keduanya sebagai “political performance artists” yang sama-sama piawai memainkan retorika populisme dan pencitraan diri. Ia menyoroti bagaimana kedua tokoh tersebut mampu membangun hubungan emosional dengan basis pendukungnya melalui narasi yang kuat, sederhana, dan sering kali manipulatif terhadap fakta.
Lebih jauh, buku ini menekankan bahwa bahaya utama bukan terletak pada kesamaan historis secara langsung, melainkan pada kecenderungan untuk meremehkan figur-figur seperti ini. Menurut de Berg, ada kecenderungan publik melihat mereka sebagai sosok impulsif atau tidak rasional, padahal justru di balik itu terdapat kemampuan strategis dalam memanfaatkan propaganda, emosi massa, dan ketidakpuasan sosial. Analisis tersebut juga mengaitkan fenomena ini dengan pelajaran sejarah runtuhnya demokrasi di Jerman pada 1930-an, sekaligus memberi peringatan tentang munculnya pola-pola “illiberal democracy” di era modern. Dengan kata lain, perbandingan Trump dan Hitler dalam konteks ini bukan dimaksudkan untuk menyamakan secara total, melainkan sebagai peringatan dini bahwa dinamika populisme, manipulasi informasi, dan personalisasi kekuasaan dapat berkembang menjadi ancaman serius jika tidak diimbangi dengan kewaspadaan institusional. Dalam konteks lebih luas, pandangan akademik ini memperkuat kritik yang juga muncul di media dan kalangan analis kebijakan, bahwa persoalan utama bukan hanya pada keputusan-keputusan konkret, tetapi pada pola kepemimpinan itu sendiri yang berpotensi menciptakan ketidakpastian, memperbesar polarisasi, dan membuka ruang bagi eskalasi konflik yang sulit dikendalikan. Uraian tersebut menjadi semakin relevan jika dikaitkan dengan perkembangan terakhir konflik di Timur Tengah yang menunjukkan kecenderungan eskalasi cepat, fragmentasi aktor, dan meningkatnya ketidakpastian strategis. Tindak tanduk Donald Trump, sebagaimana dikritisi dalam berbagai analisis termasuk oleh Henk de Berg, memperlihatkan pola kepemimpinan yang bertumpu pada tekanan maksimum, demonstrasi kekuatan, dan komunikasi politik yang konfrontatif. Dalam konteks kawasan yang sangat sensitif seperti Timur Tengah, pendekatan semacam ini berinteraksi langsung dengan struktur konflik yang memang sudah rapuh.
Salah satu implikasi paling nyata adalah meningkatnya risiko miscalculation. Ketika kebijakan tidak disertai kerangka strategi yang konsisten, maka sinyal yang dikirim kepada lawan menjadi ambigu. Bagi Iran, ambiguitas ini dapat ditafsirkan sebagai ancaman eksistensial yang mendorong respons asimetris melalui proksi regional, baik di Levant, Teluk, maupun kawasan sekitarnya. Sebaliknya, bagi sekutu Amerika Serikat, ketidakpastian arah kebijakan justru menyulitkan koordinasi dan memperlemah kohesi aliansi. Di sisi lain, pendekatan yang menitikberatkan pada tekanan dan eskalasi cepat cenderung mempersempit ruang diplomasi. Dalam banyak kasus konflik modern, terutama yang melibatkan aktor negara dan non-negara secara bersamaan, keberhasilan justru ditentukan oleh kemampuan mengelola eskalasi, bukan sekadar memenangkan konfrontasi. Ketika opsi militer atau tekanan ekonomi dijalankan tanpa jalur politik yang jelas, maka konflik berpotensi berubah menjadi berkepanjangan dengan pola “managed instability”. Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa dimensi ekonomi global ikut terdampak, terutama terkait keamanan energi. Ketegangan yang meningkat di sekitar Selat Hormuz memperlihatkan bagaimana setiap sinyal eskalasi langsung diterjemahkan pasar sebagai ancaman terhadap pasokan minyak dunia. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan yang cenderung impulsif memperbesar volatilitas, bukan hanya di medan konflik tetapi juga dalam sistem ekonomi global.
Lebih jauh, jika dikaitkan dengan analisis komparatif yang menyoroti pola populisme dan manipulasi narasi, maka terlihat bahwa kebijakan luar negeri tidak berdiri sendiri, melainkan sering kali menjadi perpanjangan dari kebutuhan politik domestik. Retorika keras terhadap Iran, misalnya, dapat berfungsi sebagai instrumen mobilisasi politik internal, namun di saat yang sama menciptakan tekanan nyata di lapangan yang sulit dikendalikan. Dengan demikian, hubungan antara sikap Trump dan perkembangan konflik di Timur Tengah bukanlah hubungan linear yang sederhana, melainkan interaksi kompleks antara gaya kepemimpinan, persepsi lawan dan kawan, serta dinamika struktural kawasan. Dalam kondisi seperti ini, ketiadaan strategi jangka panjang yang koheren bukan hanya menjadi kelemahan kebijakan, tetapi juga faktor yang secara aktif memperbesar risiko eskalasi dan memperpanjang siklus ketidakstabilan di kawasan tersebut.
Jakarta 19 Maret 2026
Chappy Hakim
Pusat Studi Air Power Indonesia
Top of Form
Bottom of Form
Top of Form
Bottom of Form
