Perdebatan mengenai mahal atau murahnya harga tiket pesawat sesungguhnya merupakan fenomena yang relatif baru dalam dunia penerbangan Indonesia. Sebelum era tahun 2000-an, hampir tidak pernah terdengar keluhan publik bahwa tiket pesawat terlalu mahal. Alasannya sederhana: masyarakat memahami bahwa transportasi udara adalah moda transportasi berteknologi tinggi yang secara alami memang lebih mahal dibandingkan transportasi darat, kereta api, maupun angkutan laut. Perbandingan yang digunakan saat itu adalah antar moda transportasi. Pesawat dipilih karena kecepatan dan efisiensinya, sementara biaya yang lebih tinggi dianggap sebagai konsekuensi logis dari teknologi, keselamatan, dan kenyamanan yang diberikan.
Memasuki akhir 1990-an dan awal 2000-an, dunia penerbangan global mengalami perubahan besar dengan lahirnya konsep Low Cost Carrier (LCC). Model bisnis ini berupaya menghilangkan berbagai biaya operasional yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan keselamatan penerbangan, sehingga tiket dapat dijual jauh lebih murah. Terbang tidak lagi menjadi miliknya kaum “the have” yang bergelimang glamour dan luxurious. Fenomena ini kemudian menyebar ke Indonesia dan mengubah persepsi masyarakat secara drastis. Harga tiket pesawat yang sebelumnya dianggap wajar menjadi sangat murah, bahkan pada beberapa rute lebih murah dibandingkan ongkos perjalanan darat, kereta api, atau kapal laut. Masyarakat mulai menganggap harga tiket yang murah itu sebagai standar baru dalam transportasi udara.
Namun, patut di catat bahwa euforia tiket murah tersebut tidak datang tanpa konsekuensi. Pada periode yang sama, industri penerbangan Indonesia menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari meningkatnya secara drastis angka kecelakaan penerbangan, lemahnya pengawasan keselamatan, hingga banyaknya maskapai yang akhirnya bangkrut alias gulung tikar. Indonesia bahkan pernah diturunkan menjadi Negara Kategori 2 oleh otoritas penerbangan Amerika Serikat karena dinilai belum atau tidak sepenuhnya memenuhi standar keselamatan penerbangan sipil internasional. Pada saat yang sama, sejumlah maskapai Indonesia menghadapi pembatasan operasi di kawasan Eropa. Industri penerbangan nasional memasuki masa koreksi yang berat untuk mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap sistem keselamatan penerbangannya.
Setelah berbagai pembenahan dilakukan dan standar keselamatan penerbangan nasional meningkat secara signifikan, industri penerbangan Indonesia memasuki fase baru. Jumlah pemain berkurang dan secara bertahap hanya tersisa dua kelompok maskapai besar yang mendominasi pasar domestik. Dalam kondisi inilah muncul isu baru tentang harga tiket yang dianggap mahal, sekaligus isu tentang duopoli. Hanya 2 grup maskapai yang di tuduh menentukan harga tiket semau gue. Menariknya, tolok ukur masyarakat juga berubah. Jika dahulu harga tiket dibandingkan dengan moda transportasi lain, kini harga tiket dibandingkan dengan masa kejayaan tiket murah pada era awal low cost carrier, yang ditandai banyak kecelakaan pesawat terbang dan bubarnya beberapa maskapai penerbangan. Akibatnya, muncul persepsi bahwa tiket pesawat mahal, meskipun biaya operasional penerbangan sesungguhnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sebenarnya, struktur biaya penerbangan merupakan salah satu yang paling kompleks dibandingkan moda transportasi lainnya. Harga avtur, biaya pemeliharaan pesawat, sewa pesawat yang dibayar dalam mata uang dolar Amerika Serikat, biaya pajak suku cadang impor, siklus pemeliharaan pesawat, jasa bandar udara, jasa navigasi penerbangan, asuransi, pelatihan awak pesawat, hingga kewajiban pemenuhan standar keselamatan internasional, semuanya berkontribusi terhadap harga tiket. Dengan kata lain, harga tiket pesawat bukan sekadar ditentukan oleh keinginan maskapai memperoleh keuntungan, melainkan juga oleh kebutuhan untuk menjaga tingkat keselamatan yang sangat tinggi dalam operasi penerbangan.
Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, transportasi udara sesungguhnya memiliki fungsi yang jauh lebih strategis daripada sekadar bisnis komersial. Penerbangan merupakan sarana pemersatu wilayah, pendukung distribusi administrasi logistik nasional, penghubung daerah terpencil, alat tanggap darurat saat bencana alam, serta instrumen penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, pendekatan yang sepenuhnya menyerahkan transportasi udara kepada mekanisme pasar sering kali tidak mampu menjawab seluruh kebutuhan pelayanan publik yang harus dipenuhi negara.
Karena itulah muncul gagasan bahwa negara perlu memiliki kembali peran yang lebih kuat dalam penyelenggaraan transportasi udara nasional melalui kepemilikan maskapai penerbangan negara yang memiliki misi pelayanan publik. Idealnya, negara dapat mengoperasikan beberapa jenis maskapai yang melayani fungsi berbeda, seperti penerbangan komersial utama domestik dan internasional, penerbangan haji dan umrah, penerbangan perintis untuk daerah terpencil, penerbangan charter untuk kebutuhan khusus, serta maskapai kargo nasional. Kehadiran maskapai negara tidak dimaksudkan untuk mematikan sektor swasta, melainkan menjadi instrumen pelayanan publik sekaligus penyeimbang pasar agar tercipta persaingan yang sehat.
Pertanyaan mengapa harga tiket pesawat mahal tidak dapat dijawab hanya dengan melihat angka yang tercantum pada tiket. Apalagi dengan mengeluarkan aturan harga tiket dengan batas atas dan batas bawah. Harga tiket hari ini merupakan hasil dari perjalanan panjang industri penerbangan Indonesia, mulai dari era ketika pesawat dianggap moda transportasi eksklusif, masa euforia tiket murah yang diiringi berbagai persoalan keselamatan dan kebangkrutan maskapai, hingga kondisi saat ini ketika keselamatan penerbangan harus menjadi prioritas utama. Jika masyarakat menginginkan penerbangan yang aman, andal, dan mampu menjangkau seluruh wilayah Nusantara, maka biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem tersebut harus dipahami sebagai bagian dari investasi nasional dalam menjaga konektivitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagai penutup, sudah saatnya Indonesia memiliki Master Plan Industri Penerbangan Nasional yang komprehensif dan integral serta berjangka panjang dengan fokus utama pada pembangunan sistem perhubungan udara nasional sebagai satu kesatuan ekosistem. Perencanaan tersebut harus mencakup industri manufaktur penerbangan, pengelolaan bandar udara, navigasi penerbangan, pengembangan sumber daya manusia, kebijakan maskapai nasional, logistik udara, hingga keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat. Tanpa adanya arah strategis yang jelas, berbagai persoalan penerbangan akan terus ditangani secara parsial, reaktif, dan bersifat tambal sulam. Pengalaman yang terjadi pada pengembangan industri pesawat nasional melalui PTDI, pembangunan Bandara Kertajati yang bertahun-tahun belum mencapai potensi optimalnya, maupun polemik berkepanjangan mengenai mahalnya harga tiket pesawat menunjukkan bahwa Indonesia masih memerlukan cetak biru besar yang mampu menyatukan seluruh kebijakan penerbangan dalam satu visi nasional. Hanya dengan perencanaan yang terintegrasi dan konsisten, sektor penerbangan dapat berkembang bukan sekadar sebagai bisnis transportasi, tetapi sebagai instrumen strategis pembangunan, pemerataan ekonomi, konektivitas Nusantara, serta penguatan kedaulatan negara.
Jakarta 1 Juni 2026
Chappy Hakim
Pusat Studi Air Power Indonesia
