Konflik di Timur Tengah pasca tahun 2017 bukan hanya kacau karena kompleksitas aktor lokalnya, tetapi karena “kekacauan” itu sendiri lahir dari Ruang Oval. Seringkali kita melihat kegagalan perang sebagai produk dari kecerdasan musuh, padahal tidak jarang kegagalan adalah produk dari disintegrasi komando di pihak sendiri. Keputusan-keputusan kontroversial yang melibatkan Iran, ketidakharmonisan antara White House dan Pentagon, serta gaya kepemimpinan yang tidak terarah telah mengubah potensi kekuatan militer Amerika menjadi simfoni sumbang. Pada intinya, konflik Timur Tengah yang “berantakan” adalah manifestasi klasik dari kegagalan Unity of Command, diperparah oleh seorang pemimpin yang lebih mengutamakan politik transaksional dan keuntungan pribadi di atas strategi perang yang matang.
Akar Keretakan: Ketika Gedung Putih Berjalan Sendiri
Bencana strategis ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Kemunduran dimulai dari keputusan fatal White House yang tidak didukung penuh oleh Pentagon. Kurang lebih 10 elit pentagon memilih mundur, pensiun, atau dipecat, ditambah dengan mundurnya Menteri Angkatan Laut. Ini bukan sekadar rotasi birokrasi biasa; ini adalah heningnya para profesional perang. Mereka yang menghabiskan karier mempelajari medan perang, logistik, dan konsekuensi jangka panjang tiba-tiba tersingkir karena tidak sejalan dengan “intuisi bisnis” seorang presiden.
Akibatnya, keputusan untuk menyerang Iran (atau eskalasi besar-besaran di kawasan) diambil lebih didasarkan pada politik elektoral semata daripada perhitungan taktis dan strategis yang utuh. Akibatnya, hasilnya berantakan: tidak ada tujuan akhir yang jelas, tidak ada indikator kemenangan, dan tidak ada strategi keluar.
“Businessman” di Ruang Perang: Gagal Kepemimpinan dan Konflik Kepentingan
Jika kita menganalisis faktor leadership menggunakan pisau analisis Teori Power Elit C. Wright Mills, kita akan melihat bahwa kekuasaan di Amerika seharusnya dipegang oleh tiga pilar, elit politik, elit militer, dan elit korporat. Dalam kasus ini, terjadi korsleting berbahaya: seorang presiden yang membawa agenda elit korporat (properti) mencoba mendikte elit militer tanpa pemahaman yang memadai.
Lebih buruk lagi, ditemukan adanya rencana real estate di Gaza sebelum serangan besar-besaran dimulai. Bukan rahasia lagi bahwa kepentingan ekonomi pribadi sang pemimpin (dalam industri properti) bercampur aduk dengan geopolitik. Keputusan perang tidak lagi murni untuk kepentingan nasional atau stabilitas kawasan, tetapi untuk membuka lahan bagi “proyek” masa depan. Seorang komandan tertinggi yang memiliki a lot of power with no direction, kekuasaan absolut tanpa kompas moral dan strategis—adalah mesin penghancur yang paling efisien.
Gaya Erratic:
Hillary Clinton pernah menyebutnya temperamentally unfit secara temperamen tidak layak. Hal ini terbukti dari pola kebijakan Timur Tengah yang erratic, hari ini ancaman serangan darat habis-habisan, besok berubah menjadi pemboman massal, lalu tiba-tiba berencana memblokade Selat Hormuz. Ini bukanlah strategi carrot and stick yang terukur, ini adalah cerminan pola pikir no direction yang khas dari seorang one man show.
Tanpa koordinasi dengan Kongres (sesuatu yang secara konstitusional penting untuk deklarasi perang), sang presiden bertindak seolah-olah militer adalah ekstensi pribadinya. Unity of Command dalam doktrin militer modern mengajarkan bahwa rantai komando harus jelas dan terpusat pada satu visi. Namun, ketika komandan itu sendiri tidak memiliki visi selain “menang secara politis di berita malam,” maka hasilnya adalah kekacauan yang persis seperti yang kita saksikan.
Sejarah Berulang: Pelajaran dari Pearl Harbor (1941)
Ironisnya, ini bukan pertama kalinya Amerika mengalami disintegrasi komando. Sejarah dengan tepat berulang dari tahun 1941, saat Laksamana James O. Richardson dari US Navy menjadi korban dari ketegangan antara saran profesional militer dan keinginan politik presiden.
Saat itu, Laksamana Richardson, sebagai Panglima Armada AS, dengan tegas tidak setuju dengan keputusan President Franklin D. Roosevelt untuk menggelar armada perang ke Hawaii. Richardson menilai pangkalan tersebut terlalu rentan terhadap serangan mendadak. Apa yang terjadi? Richardson dipecat. Dan pada bulan Desember, tepat seperti yang dikhawatirkan Richardson, serangan Armada Udara Kekaisaran Jepang menghancurkan Pearl Harbor. Amerika kuat secara material, tetapi ketika White House dan Pentagon tidak bersatu, kehancuran adalah keniscayaan.
Perbandingan dengan tahun 1941 sangat gamblang. Dulu Roosevelt punya strategi besar melawan fasis; sekarang, seorang presiden punya konflik kepentingan real estate. Dulu Richardson dipecat karena vokal sekarang, puluhan jenderal mengundurkan diri karena tidak tega melihat institusi militer dijadikan alat politik yang kacau.
Kesimpulan: Unity of Command adalah Nyawa Perang Modern
Konflik Timur Tengah berantakan bukan karena lawan terlalu kuat. Iran memiliki kelemahan struktural; kelompok proksi mereka rapuh. Kekacauan terjadi karena kepala negara berperang seperti pemilik klub malam yang mengatur panggung tanpa tahu cara kerja suara, lampu, dan keamanan.
Perang modern menuntut Unity of Command. Ketika presiden mengabaikan Pentagon, pecat laksamana, bertindak tanpa sepengetahuan Kongres, dan memiliki konflik kepentingan pribadi di lahan yang akan dibom, maka hasilnya bukanlah kemenangan. Hasilnya adalah operasi yang berantakan, yang membuang nyawa tentara dan menghancurkan kredibilitas.
Amerika tetap menjadi kekuatan besar, tetapi kekuatan besar tanpa disiplin dan kesatuan komando hanyalah raksasa yang tersandung pada kakinya sendiri. Dan sejarah, seperti yang dibuktikan dari Pearl Harbor hingga Timur Tengah, akan selalu mengulangi pelajaran yang sama, jika pimpinan tidak mendengar, maka medan perang yang akan berteriak. Realita lapangan menjadi berantakan.
Jakarta 27 Mei 2026
Chappy Hakim
Pusat Studi Air Power Indonesia
