Perkembangan lingkungan strategis geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perubahan yang sangat cepat dan semakin sulit diprediksi. Rivalitas kekuatan besar dunia kembali menguat, terutama antara United States of America dan China. Hal itu disertai dengan meningkatnya konflik kawasan, persaingan teknologi, perebutan jalur perdagangan, hingga kompetisi penguasaan ruang udara, laut, siber, dan antariksa. Dunia saat ini sedang bergerak menuju tatanan multipolar baru, di mana stabilitas internasional tidak lagi ditentukan oleh satu kekuatan dominan semata, melainkan oleh tarik-menarik kepentingan banyak negara besar yang saling bersaing untuk mempertahankan pengaruh strategisnya. Di tengah dinamika tersebut, kawasan Asia Tenggara memiliki posisi yang semakin penting karena berada di persimpangan jalur perdagangan dunia, lalu lintas energi global, dan kepentingan militer negara-negara besar. Selat Malaka, Laut Natuna Utara, hingga jalur udara internasional di kawasan Kepulauan Riau. Kesemua itu menjadi ruang strategis yang memiliki nilai ekonomi, politik, dan pertahanan yang sangat tinggi. Kondisi ini membuat persoalan pengelolaan wilayah udara dan lalu lintas penerbangan internasional tidak lagi semata-mata persoalan teknis aviasi, tetapi telah menjadi bagian dari kontestasi geopolitik global yang menyangkut kedaulatan, keamanan nasional, dan posisi tawar suatu negara di tengah perubahan tata dunia yang terus berlangsung.
Perdebatan mengenai isu blanket overflight access bagi pesawat asing, termasuk pesawat militer Amerika Serikat, kerap memunculkan kekhawatiran publik seolah-olah Indonesia sedang membuka kedaulatan udaranya secara luas kepada negara lain. Padahal, jika ditelaah secara historis, hukum internasional penerbangan, dan realitas pengelolaan ruang udara di kawasan Kepulauan Riau serta Selat Malaka, persoalan tersebut sesungguhnya jauh lebih kompleks dan tidak sesederhana narasi “izin bebas melintas” yang sering berkembang di ruang publik. Faktanya, pesawat asing memang sejak lama dapat melintas di jalur udara tertentu di kawasan barat Indonesia tanpa harus meminta izin diplomatik khusus kepada Indonesia setiap kali melintas. Hal itu bukan muncul karena kebijakan baru, melainkan karena keberadaan jalur penerbangan internasional atau airways yang sudah terbentuk sejak era kolonial dan menjadi bagian dari sistem navigasi udara internasional. Jalur-jalur tersebut terutama berada di kawasan Kepulauan Riau dan Selat Malaka, salah satu koridor penerbangan dan pelayaran tersibuk di dunia. Secara historis, wilayah udara itu bahkan bukan ruang udara yang sejak awal sepenuhnya dikelola Indonesia. Akar masalahnya berasal dari pengaturan otoritas kolonial Inggris dan Hindia Belanda sebelum Indonesia merdeka. Pada masa itu, kepentingan utama bukanlah kedaulatan nasional seperti dipahami sekarang, melainkan kelancaran jalur perdagangan dan navigasi internasional Inggris di kawasan Singapura dan Selat Malaka. Karena itu, pengaturan pelayanan navigasi udara lebih banyak mengikuti kepentingan kolonial Inggris dibanding kepentingan negara-negara yang kelak lahir setelah dekolonisasi.
Ketika Indonesia merdeka, warisan tata kelola tersebut tidak otomatis berubah. Dalam praktik penerbangan internasional, sistem pelayanan navigasi udara lebih menekankan aspek keselamatan penerbangan dan efisiensi lalu lintas udara dibanding simbol politik kedaulatan semata. Akibatnya, sebagian ruang udara strategis di sekitar Kepulauan Riau tetap berada dalam pengelolaan Flight Information Region (FIR) Singapura selama puluhan tahun. Kondisi ini membuat lalu lintas penerbangan internasional di kawasan tersebut pada dasarnya telah berlangsung secara terbuka sejak lama, jauh sebelum muncul perdebatan kontemporer mengenai akses lintas udara bagi pesawat asing. Ironisnya, situasi tersebut justru kembali dipertahankan melalui kesepakatan tahun 2022 antara Indonesia dan Singapura mengenai penataan FIR. Dalam kesepakatan itu, Indonesia memang memperoleh pengakuan nominal atas sebagian ruang udara yang sebelumnya dikelola Singapura. Namun pada saat yang sama, pelayanan navigasi udara tetap didelegasikan kepada Singapura untuk jangka waktu 25 tahun dan bahkan terbuka kemungkinan diperpanjang kembali. Dengan kata lain, secara operasional, pola pengelolaan lama tetap lestari meskipun secara politis dikemas sebagai keberhasilan diplomasi.
Di titik inilah publik perlu memahami bahwa isu blanket overflight access sebenarnya tidak mengubah realitas strategis yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Jalur-jalur udara internasional tersebut memang sejak awal dirancang untuk memungkinkan pesawat asing melintas secara rutin dan berkesinambungan. Pesawat komersial, pesawat militer transit, hingga berbagai penerbangan internasional telah menggunakan koridor itu setiap hari sebagai bagian dari sistem penerbangan global. Sebuah mekanisme yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ijin dari pemerintah Indonesia, karena RI tidak memiliki kewenangan mengelola wilayah nya sendiri di kawasan tersebut.
Karena itu, mengaitkan blanket overflight access sebagai ancaman baru terhadap kedaulatan Indonesia sering kali kurang atau bahkan tidak proporsional. Dalam praktiknya, akses lintas udara internasional di kawasan tersebut sudah menjadi bagian dari rezim navigasi global yang diwariskan sejarah kolonial dan dipertahankan melalui berbagai kesepakatan internasional modern. Bahkan, Indonesia sendiri melalui berbagai perjanjian telah melestarikan keberlanjutan mekanisme tersebut. Mekanisme wilayah udara kedaulayan RI dimana pemerintah RI tidak memiliki wewenang mengelola wilayah udara walau berada di wilayah teritori NKRI.
Hal yang lebih penting untuk dipikirkan bukan sekadar apakah pesawat asing boleh melintas atau tidak, melainkan bagaimana Indonesia memperkuat kemampuan nasionalnya sendiri dalam pengawasan udara, pertahanan dirgantara, teknologi radar, kapasitas intersepsi, dan kualitas sumber daya manusia penerbangan. Sebab dalam dunia aviasi modern, ukuran kedaulatan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang melintas di langit, tetapi oleh kemampuan suatu negara mengendalikan, memonitor, dan merespons setiap aktivitas udara secara profesional dan mandiri.
Dengan demikian, polemik mengenai blanket overflight access seharusnya ditempatkan secara lebih rasional dan historis. Realitasnya, lintasan udara internasional di kawasan Kepulauan Riau dan Selat Malaka telah menjadi bagian dari sistem global jauh sebelum Indonesia merdeka. Warisan kolonial itu tetap bertahan hingga kini, bahkan dilembagakan kembali dalam pengaturan FIR tahun 2022. Oleh sebab itu, isu tersebut pada dasarnya tidak membawa perubahan strategis yang signifikan terhadap kondisi yang sudah lama berlangsung di ruang udara Indonesia.
Polemik mengenai ruang udara Indonesia juga memperlihatkan sebuah kenyataan historis yang pahit bahwa kemerdekaan suatu bangsa ternyata tidak hanya diukur dari berdirinya negara secara politik, tetapi juga dari sejauh mana negara itu benar-benar berdaulat atas wilayah darat, laut, dan udaranya sendiri. Hingga hari ini, masih terdapat wilayah udara di atas teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam praktik operasionalnya belum sepenuhnya berada di bawah kekuasaan dan pengelolaan nasional Indonesia. Situasi tersebut menunjukkan bahwa warisan tata kelola kolonial ternyata masih hidup dan terus memengaruhi struktur strategis kawasan. Karena itu, tantangan Indonesia ke depan bukan sekadar membangun narasi kedaulatan, melainkan membangun kemampuan nyata agar negara ini benar-benar mampu berdiri penuh sebagai bangsa yang menguasai seluruh ruang hidupnya sendiri, termasuk langit di atas tanah airnya. Blanket Overflight Access pada kenyataannya tidak berhubungan dengan otoritas penerbangan Indonesia. Karena wilayah alur airways di perairan selat Malaka dan Kepulauan Riau, walau berada di kawasan teritori NKRI tetapi otoritas yang berwenang mengatur lalulintaas udara di situ adalah otoritas penerbangan Singapura. Sebuah kenyataan sebagai tercantum dalam keputusan bersama pemerintah RI dan Singapura tahun 2022.
Jakarta 25 Mei 2026
Chappy Hakim
Pusat Studi Air Power Indonesia
