Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan akselerasi yang jelas dalam memperkuat sistem pertahanannya. Dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik yang kian kompetitif, meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, serta perkembangan teknologi militer global mendorong Jakarta untuk tidak lagi menunda agenda modernisasi alat utama sistem persenjataan. Pemerintah secara bertahap meningkatkan anggaran pertahanan, memperluas kerja sama strategis, dan mengamankan kontrak pembelian platform tempur mutakhir seperti F-15EX Eagle II dari Boeing, serta memperkuat interoperabilitas melalui latihan gabungan seperti Super Garuda Shield. Fenomena ini tidak dapat dipahami semata sebagai respons militeristik, melainkan sebagai refleksi kesadaran strategis bahwa posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membawa konsekuensi pertahanan yang kompleks. Pengamanan wilayah perbatasan, perlindungan jalur perdagangan laut, serta penjagaan Zona Ekonomi Eksklusif di kawasan Natuna menuntut kesiapan yang lebih adaptif dan berteknologi tinggi. Di tengah rivalitas kekuatan besar, Indonesia berupaya memastikan bahwa kedaulatan dan kepentingan nasionalnya tetap terlindungi tanpa harus meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi fondasi diplomasi sejak awal kemerdekaan.
Dalam hal ini, hubungan pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Amerika Serikat kembali mengemuka sebagai salah satu poros penting dalam dinamika geopolitik kawasan. Di tengah kompetisi kekuatan besar yang kian intens di Indo-Pasifik, kerja sama ini menghadirkan peluang sekaligus dilema strategis. Bagi Indonesia, langkah mempererat kolaborasi di bidang hankam bukan sekadar urusan teknis militer, melainkan juga menyangkut arah politik luar negeri dan kedaulatan nasional. Dari sisi peluang, manfaat paling nyata terletak pada akses terhadap alutsista canggih buatan Amerika Serikat. Kesepakatan pembelian 24 unit jet tempur F-15EX Eagle II dari Boeing senilai 13,9 miliar dollar AS menandai lompatan besar dalam modernisasi kekuatan udara Indonesia. Pesawat ini dirancang dengan kemampuan avionik dan daya jelajah yang jauh melampaui generasi sebelumnya, termasuk F-16 Fighting Falcon yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung TNI AU. Selain itu, pengadaan helikopter S-70 Black Hawk turut memperkuat mobilitas dan respons cepat dalam berbagai operasi.
Kerja sama ini tidak berhenti pada pembelian alat utama sistem persenjataan. Modernisasi yang diusung mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan militer di Amerika Serikat, serta peluang transfer teknologi bagi industri pertahanan nasional. Tawaran peningkatan kandungan lokal dalam proyek F-15EX membuka ruang partisipasi industri strategis seperti PTDI, PT PAL dan PT Pindad. Wacana kerja sama pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan kapal perang Amerika juga berpotensi menjadi batu loncatan bagi kemajuan industri maritim nasional. Di ranah maritim, urgensi penguatan pertahanan tidak dapat dilepaskan dari dinamika di Laut Natuna Utara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan vital dalam menjaga Zona Ekonomi Eksklusifnya. Kolaborasi intelijen, latihan bersama, serta kemungkinan akuisisi drone maritim dari Amerika Serikat dapat meningkatkan kemampuan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Latihan multinasional seperti Super Garuda Shield juga memperkuat interoperabilitas TNI dan sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam arsitektur keamanan kawasan.
Disisi lain, setiap keuntungan taktis pasti akan membawa konsekuensi strategis. Risiko paling mendasar adalah potensi tergerusnya prinsip politik luar negeri bebas aktif. Sejarah mencatat bagaimana perjanjian Mutual Security Act pada awal 1950-an memicu gejolak politik domestik karena dianggap menyeret Indonesia ke orbit Blok Barat. Kekhawatiran serupa muncul ketika kerja sama pertahanan dinilai terlalu dalam, apalagi jika menyangkut fasilitas pemeliharaan bagi aset militer Amerika. Dalam situasi konflik terbuka di kawasan, sulit membayangkan Indonesia dapat sepenuhnya bersikap netral apabila infrastrukturnya digunakan untuk mendukung operasi militer oleh salah satu pihak. Ketergantungan pada satu sumber alutsista juga menyimpan risiko. Pengalaman embargo militer Amerika Serikat pada masa lalu menjadi pelajaran mahal. Rantai pasok suku cadang, pembaruan sistem, hingga dukungan teknis yang bergantung pada dinamika politik di Washington dapat sewaktu-waktu terganggu. Kasus pembatalan partisipasi Turki dalam program F-35 menunjukkan bahwa keputusan politik dapat berdampak langsung pada kesiapan pertahanan. Ketergantungan berlebihan akan berpotensi mengikis kemandirian strategis Indonesia. Dimensi transaksional hubungan juga patut dicermati. Di era kepemimpinan tertentu di Washington, isu pertahanan kerap dikaitkan dengan kepentingan perdagangan dan tarif. Diplomasi yang menautkan pembelian alutsista dengan konsesi ekonomi berisiko mengaburkan prioritas. Keputusan pengadaan seharusnya semata didasarkan pada kebutuhan pertahanan nasional, bukan pada tekanan negosiasi dagang. Peningkatan kerja sama militer dengan Amerika Serikat berpotensi memengaruhi relasi Indonesia dengan Tiongkok. Meski tidak memiliki sengketa kepulauan langsung, tumpang tindih klaim Zona Ekonomi Eksklusif di sekitar Natuna menjadi sumber ketegangan tersendiri. Penguatan postur militer dengan dukungan Amerika dapat dipersepsikan Beijing sebagai langkah konfrontatif. Padahal, hubungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok belakangan ini tampak sangat signifikan dan strategis.
Demikianlah pada akhirnya, Indonesia memang terlihat tengah meniti tali di antara dua kepentingan besar. Modernisasi pertahanan adalah keniscayaan di tengah lingkungan strategis yang tidak menentu. Namun kedaulatan politik dan prinsip bebas aktif tidak boleh dikorbankan. Jalan tengah yang rasional adalah memperkuat diversifikasi sumber alutsista, memperdalam kerja sama dengan berbagai mitra seperti Prancis, Inggris, dan Turki, serta menempatkan penguatan industri pertahanan dalam negeri sebagai fondasi utama. Harapannya adalah Indonesia dapat memetik manfaat kerja sama tanpa kehilangan otonomi strategisnya.
Jakarta 21Februari 2026
Chappy Hakim
Pusar Studi Air Power Indonesia
