Membangun Sistem Pertahanan Udara Nasional yang Terintegrasi: Dari Identifikasi Wilayah hingga Roadmap Strategis

Oleh: Chappy Hakim –

Marsekal TNI (Purn.)- Pusat Studi Air Power Indonesia

Dalam lanskap geopolitik modern yang kian kompleks, udara telah menjelma menjadi domain strategis paling vital dalam mempertahankan kedaulatan dan eksistensi suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, berada di persimpangan rute lalu lintas udara dan laut internasional yang sangat padat. Hal ini menjadikan ruang udara Indonesia tidak hanya strategis tetapi juga sangat rentan terhadap pelanggaran dan ancaman dari luar. Namun ironisnya, hingga kini Indonesia belum memiliki sistem pertahanan udara nasional yang terintegrasi dan kokoh sebagai satu kesatuan utuh—baik dalam hal deteksi dini, identifikasi, penindakan, maupun pemulihan. Salah satu contoh paling fatal adalah keputusan mendelegasikan pengendalian wilayah udara strategis di atas Selat Malaka kepada negara lain, sebuah kesalahan naif yang mencerminkan kelemahan visi strategis nasional dalam menjaga kedaulatan negara di udara.

Tahap 1: Identifikasi dan Inventarisasi Wilayah Udara NKRI

Langkah pertama dalam membangun sistem pertahanan udara nasional adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi menyeluruh terhadap wilayah udara teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemetaan ini mencakup seluruh ruang udara yang berada di atas daratan, perairan pedalaman, laut teritorial, dan zona ekonomi eksklusif. Tujuannya adalah mengetahui secara pasti batas dan karakteristik tiap segmen wilayah udara—baik dari sisi geopolitik, geostrategis, maupun geoekonomi.

Inventarisasi ini bukan sekadar soal koordinat, tetapi harus menyertakan data lalu lintas udara dan laut yang melintasi tiap wilayah, titik-titik rawan pelanggaran, serta potensi ancaman dari aktor negara maupun non-negara (non-state actors). Data ini menjadi fondasi awal dalam menentukan prioritas penempatan sistem radar, pos pengamatan, maupun kekuatan tempur udara.

Tahap 2: Mencermati Wilayah Rawan dan Padat Lalu Lintas Internasional

Dalam konteks Indonesia, terdapat sejumlah kawasan yang harus mendapat perhatian khusus karena tingginya intensitas lalu lintas internasional dan tingkat kerawanannya. Di antaranya adalah:

1. Selat Malaka dan sekitarnya: Merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua di dunia, namun ironisnya pengelolaan wilayah udaranya sejak tahun 2022—didelegasikan kepada Singapura. Ini adalah kawasan dengan nilai ekonomi tertinggi sekaligus kerawanan terbesar karena potensi infiltrasi, pelanggaran wilayah, dan operasi intelijen asing dengan mudah bergerak.
2. Wilayah di atas ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia): Terutama ALKI I dan II, yang dilintasi oleh kapal-kapal perang, kapal niaga, dan pesawat asing, termasuk yang membawa muatan strategis seperti nuklir dan senjata canggih. Tanpa sistem pertahanan udara yang solid, wilayah ini menjadi “pintu belakang” yang rawan terhadap infiltrasi dan pelanggaran kedaulatan.
3. Kawasan timur Indonesia (Ambalat, Laut Arafura, dan perbatasan Papua–PNG): Meskipun lalu lintasnya tak sepadat barat, wilayah ini menyimpan potensi konflik perbatasan dan pelanggaran lintas batas udara yang cukup signifikan.  Ditambah lagi kandungan kekayaan alamnya yang sangat besar.

Tahap 3: Pembangunan Sistem Pertahanan Terintegrasi Nasional

Setelah pemetaan dan identifikasi selesai, langkah berikutnya adalah merancang sistem pertahanan udara nasional yang terintegrasi. Ini bukan hanya tanggung jawab TNI AU, tetapi harus menjadi bagian dari kebijakan nasional yang melibatkan berbagai elemen:

• TNI AD dan TNI AL: Dalam mendukung operasi antisipatif dan penindakan darat-laut terhadap ancaman udara.
• BASARNAS, BMKG, LAPAN (BRIN), BSSN dan Bakamla: Untuk dukungan deteksi, analisis cuaca, citra satelit, keamanan siber, dan patroli laut.
• Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan: Dalam hal regulasi sipil dan militerisasi strategis di titik-titik rawan.

Tujuan akhirnya adalah membangun sistem komando, kontrol, komunikasi, komputer, dan intelijen (C4ISR) yang menyatukan semua informasi dan keputusan secara real-time, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.

Tahap 4: Tahapan Fungsional – Deteksi dini, Identifikasi, Penindakan, dan Pemulihan

Sistem pertahanan udara nasional harus dibangun dengan prinsip operasional yang jelas dan berlapis:

1. Deteksi Dini: Melalui radar militer dan sipil, satelit pengintai, dan intelijen teknis yang terus memantau pergerakan objek udara asing.
2. Identifikasi: Menggunakan data pesawat, mode transponder, sinyal IFF (Identification Friend or Foe), serta koordinasi dengan otoritas penerbangan sipil.
3. Penindakan: Tindakan cepat berupa pengusiran, pengawalan, penyergapan, bahkan penembakan terhadap objek asing yang dianggap membahayakan.
4. Pemulihan: Penanganan diplomatik, investigasi, dan penyesuaian taktik untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Tahap 5: Penyusunan Roadmap Strategis Jangka Panjang

Sistem pertahanan udara tidak dibangun dalam satu malam. Dibutuhkan roadmap nasional dengan horizon waktu 25 hingga 50 tahun ke depan, yang mencakup:

• Pengembangan industri pertahanan dalam negeri (pesawat tempur, radar, rudal, cyber world).
• Modernisasi dan standardisasi sistem pertahanan udara di semua matra.
• Pembangunan komando pertahanan udara terpadu nasional.
• Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan berbasis simulasi dan skenario real-time.

Dalam hal ini, konsep dasar yang harus dianut adalah Total National Defense—yang mencakup seluruh potensi nasional: manusia, industri, teknologi, kebijakan, dan diplomasi.  Total Defense yang mengarah kepada Smart Defense.

Kesimpulan: Jangan Ulangi Kesalahan Fatal di Selat Malaka

Pengabaian terhadap pentingnya wilayah udara strategis adalah kesalahan yang harus dibayar mahal. Delegasi wilayah udara di atas Selat Malaka kepada negara lain bukan hanya bentuk kekeliruan administratif dan melanggar UU RI tahun 2009 tentang penerbangan, melainkan tamparan keras terhadap martabat bangsa. Kita seolah rela menjadi penonton di langit sendiri, kehilangan kendali atas wilayah yang justru paling bernilai secara ekonomi dan strategis. Saatnya Indonesia membangun sistem pertahanan udara yang kokoh, terintegrasi, dan berbasis pada kesadaran utuh atas geopolitik dan sejarah. Pertahanan udara bukan hanya urusan jet tempur, tapi juga mengenai antisipasi dunia cyber yang sangat berkait dengan masalah  kehormatan, kedaulatan, dan masa depan sebuah negara.

Catatan Kaki:

1. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 458.
2. Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional.
3. Priyatna Abdurrasjid, Hukum Udara Nasional dan Internasional, Bandung: Alumni, 2000.
4. Mendes de Leon, Pablo. Introduction to Air Law, 2021.
5. Laporan ICAO, Asia/Pacific Seamless ATM Plan, edisi terbaru.

Referensi:

• Chappy Hakim, FIR dan Kedaulatan Negara di Udara, 2023.
• Atip Latipulhayat, “FIR dan Kedaulatan Negara: Tinjauan Hukum Internasional”, Jurnal Hukum Internasional UI, 2021.
• Laporan Kementerian Pertahanan RI: Rencana Strategis Pertahanan Udara Nasional 2045.
• TNI AU, Doktrin Pertahanan Udara Nasional, 2022.
• ICAO Asia Pacific Reports, 2019–2023.