ArticleCaseOpinion

Bank Century, Siapa yang Salah?

Beberapa waktu yang lalu, berkait dengan kasus Bank Century, terlansir berita tentang kontroversi hadirnya Marsilam Simanjuntak dalam rapat KKSK.  Berikut ini kutipan berita dari salah satu media on line:  Departemen Keuangan (Depkeu) menjelaskan soal kehadiran Marsilam Simanjuntak di rapat KSSK pada tanggal 20 November 2008 yang membahas Bank Century. Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3R) itu sengaja diundang sebagai narasumber.

Kehadiran Bapak Marsilam pada malam  20 november adalah atas undangan KSSK, sebagai narasumber seperti narasumber lainnya,” kata Kepala Biro Humas Depkeu Harry Soeratin, lewat pesan singkat, Sabtu (26/12/2009).

Tidak lama setelah itu, dari sumber yang sama , termuat berita yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Presiden SBY tidak menugaskan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak untuk ikut rapat bail-out Bank Century. Istana bahkan tidak tahu soal kehadiran Marsilam.

Demikian kata Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menanggapi kontrovesi soal keikutsertaan Marsilam dalam rapat tersebut.

“Pada keyataannya Presiden SBY tidak tahu menahu soal itu dan kehadiran Pak Marsilam di sana bukan atas perintah presiden,” kata Julian di kediaman pribadi Presiden SBY di Cikeas, Bogor, Sabtu (26/12/2009)

Dari dua kutipan berita diatas, siapakah kiranya yang benar ?    Tidaklah begitu penting untuk membahasnya lebih mendalam, akan tetapi yang pasti adalah munculnya persepsi, sekali lagi persepsi yang mungkin benar atau malah keliru, tentang adanya aroma  ”ketidak-jujuran” disini.   Ada unsur upaya yang cenderung menjurus untuk “lepas libat” dari “tanggung jawab”.   Muncul nuansa dari unsur gejala awal  tentang adanya  ”penghianatan” didalamnya.
Sri Mulyani

Perkembangan berikutnya yang cukup menarik adalah,  berita tentang “penjelasan” dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang selama ini belum pernah ada.    Penjelasan tersebut disiarkan oleh Metro TV, dalam satu wawancara eksklusif.   Berikut ini kutipannya :

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pertanggung-jawaban kebijakan dana talangan untuk Bank Century tidak dapat dituntut secara individual. Menurut Ani–sapaan akrab Sri Mulyani–proses lahirnya kebijakan itu harus dilihat dalam konteks pemerintahan.

“Mengenai kasus atau isu Bank Century itu, kalau kita betul-betul mau terbuka, membuat secara objektif, semua pihak profesional, semuanya juga mengedepankan kebenaran, tanpa ada suatu interest-interest yang ditumpangkan kepada ini, saya anggap di dalam isu Century ini masyarakat pada akhirnya akan melihat apa yang sebetulnya dilakukan pemerintah,” kata Sri Mulyani dalam wawancara eksklusif dengan Metro TV di Jakarta, Ahad (3/1) petang.(DSY)

Menyusul dari pernyataan diatas, ada ketegasan dari Menteri keuangan, juga di Metro TV : sebagai berikut :

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak ada kepentingan pribadi atas penyelamatan Bank Century. Hal ini disampaikan Sri di depan pialang saham, di Jakarta, pekan lalu. Menurutnya, salah satu alasan untuk memberikan dana talangan (bail out) kepada Bank Century adalah situasi krisis.

Sri Mulyani menilai, sebagai Menkeu dan Ketua Komisi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ia memiliki tugas untuk mencegah dan mengelola krisis. Ia menambahkan, bila Bank Century dibiarkan bangkrut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) harus menanggung biaya lebih besar untuk membayar deposan Bank Century, yakni sekitar Rp 6,9 triliun.

Sedangkan bila di-bail out, LPS masih berkemungkinan menjual bank yang kini menjelma menjadi Bank Mutiara, dengan harga di atas Rp 3 triliun. Sri juga menegaskan, dirinya tidak melanggar sumpah jabatan terkait dana  talangan Bank Century. Ia mengaku, tidak kenal pemilik bank tersebut dan tidak pernah dijanjikan atau menjanjikan apa pun.

Dalam hal ini, yang sangat menarik untuk digaris bawahi adalah penjelasan Sri Mulyani yang berkata bahwa kebijakan dana pertanggung-jawaban kebijakan dana talangan untuk Bank Century tidak dapat dituntut secara individual. Menurut Ani–sapaan akrab Sri Mulyani–proses lahirnya kebijakan itu harus dilihat dalam konteks pemerintahan.

Disinilah kemudian menjadi jelas, bahwa Sri Mulyani melihat kinerja pemerintahan sebagai “performance” suatu tim yang bernama “pemerintah”.   Jadi apapun yang telah menjadi keputusan pemerintah, maka dia akan menjadi tanggung jawab pemerintahan sebagai Tim.   Sangat masuk akal, satu kebijaksanaan ditingkat nasional, walaupun hal tersebut akan atau pasti datang dari salah satu Menteri nya, akan menjadi “prestasi” pemerintah dan juga sekaligus  menjadi “kesalahan” pemerintah, apapun yang menjadi hasil akhirnya.

Nah, bagaimana dan apa hubungannya kutipan berita diatas tentang Marsilam Simanjuntak dan penjelasan Sri Mulyani dalam wawancara eksklusif dengan Metro TV, adalah 100% menjadi hak anda untuk memperoleh kesimpulan dari padanya.   Sesuai dengan alam demokratis yang tengah melanda negeri ini, maka anda bebas untuk sampai kepada kesimpulan  apapun bagi anda sendiri tanpa adanya campur tangan pihak lain.   You are what you are !

Mohon dapat diterima dengan lapang dada sesuai  agama dan kepercayaan masing-masing.   Dengan demikian , maka terjawablah pertanyaan tentang Bank Century, siapa yang salah?

Jakarta 4 Januari 2010

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button