Power Elite dan Misteri Keputusan 25 Tahun dan akan Diperpanjang
Bila kita cukup cermat maka ternyata Ada satu nama yang terasa cocok dipanggil ketika kita sedang gelisaha melihat bagaimana sebuah keputusan negara bisa tampak rapi di atas kertas, namun terasa janggal di dalam nurani. Nama itu C. Wright Mills. Ia bukan ahli pidato kebijakan. Ia juga bukan penulis yang senang menyamarkan luka sosial dengan kata kata halus. Mills adalah sosiolog Amerika yang sepanjang hidupnya bertanya tentang kekuasaan, tentang siapa yang sesungguhnya memegang kendali, dan tentang bagaimana rakyat sering kali hanya duduk di kursi penumpang tanpa pernah diajak membaca peta.
Mills lahir tahun 1916 dan wafat tahun 1962. Ia dikenal sebagai sosiolog yang tajam mengamati politik khususnya tentang relasi kuasa di masyarakat modern. Bersama Hans H. Gerth ikut memperkenalkan dan mempopulerkan gagasan Max Weber di Amerika, juga dipengaruhi Karl Mannheim dalam melihat pengetahuan dan ide sebagai bagian dari struktur sosial politik. Ia menulis pada masa ketika Amerika sedang menebalkan negara keamanan, memperbesar industri, dan mengubah politik menjadi mesin besar yang tidak selalu ramah pada partisipasi warga. Konteks ini penting, sebab Mills tidak sedang menulis dongeng tentang demokrasi. Ia sedang menulis hasil otopsi tentang demokrasi yang tetap hidup tetapi kehilangan sebagian denyutnya.
Kalau orang bertanya apa saja teori Mills, saya lebih suka menjawab begini. Mills meninggalkan beberapa gagasan kunci yang terus dipakai sampai hari ini untuk membaca politik, birokrasi, dan elit. Yang paling terkenal tentu saja tentang gagasan power elite. Dalam buku The Power Elite yang terbit tahun 1956, Mills menempatkan pusat kekuasaan modern pada segelintir orang yang berada di pucuk tiga dunia besar. Dunia bisnis yang menguasai sumber daya ekonomi, dunia pemerintahan yang memegang keputusan, dan dunia militer yang mengelola keamanan serta kekuatan koersif. Mills melihat para pemimpin di tiga ranah itu makin saling terhubung, saling mengenal, bahkan saling berganti kursi, sehingga keputusan penting sering lahir dari lingkar yang sempit namun berdampak luas bagi publik.
Selain power elite, Mills juga dikenal lewat gagasan sociological imagination. Ini bukan sekadar istilah akademik yang enak dipajang di dalam sebuah seminar. Sociological imagination adalah kemampuan menghubungkan pengalaman pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar. Masalah seseorang sering bukan semata kelemahan pribadi, melainkan cermin dari cara kerja sistem. Konsep ini ia rumuskan secara kuat dalam buku The Sociological Imagination tahun 1959. Mills juga menulis tentang kelas menengah baru dan kehidupan pegawai modern dalam White Collar, tentang bagaimana banyak orang hidup dalam rutinitas organisasi besar, merasa aman secara administratif namun kehilangan daya kendali atas arah hidupnya. Garis besarnya selalu sama. Mills sedang menandai gejala masyarakat massa, ketika publik makin menjadi penonton, sementara keputusan besar ditetapkan oleh mereka yang berada di puncak institusi.
Sekarang mari kita tarik ke rumah kita sendiri, ke soal yang membuat banyak orang Indonesia mengernyit. Ini tentang kasus pendelegasian layanan navigasi penerbangan di sebagian ruang udara kita kepada pihak asing untuk 25 tahun dan akan diperpanjang. Dalam pemberitaan dan penjelasan publik yang beredar, disebut bahwa Indonesia mendelegasikan kepada Singapura penyediaan layanan navigasi penerbangan pada bagian tertentu di dalam Jakarta FIR yang telah diselaraskan, dengan masa berlaku 25 tahun dan akan dapat diperpanjang atas persetujuan bersama. Kita memang biasanya diseret ke dua kubu yang sama sama bising. Kubu pertama berkata ini murni teknis, urusan keselamatan dan efisiensi. Kubu kedua berkata ini murni kedaulatan, urusan martabat dan kontrol negara. Mills mengajari kita untuk tidak terjebak pada pertengkaran slogan. Ia mengajak kita menengok siapa yang duduk di ruang keputusan, bagaimana relasi kekuasaan bekerja, dan mengapa publik sering hanya diberi ringkasan yang sudah steril.
Teori Mills yang paling relevan untuk membaca pendelegasian semacam ini jelas power elite. Bukan karena kita sedang menuduh siapa pun. Bukan. Tetapi karena power elite memberi kacamata untuk melihatnya dengan lebih fokus dan disiplin. Keputusan strategis yang menyentuh kedaulatan tidak lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari pertemuan kepentingan. Kepentingan diplomatik untuk menjaga hubungan bilateral tetap mulus. Kepentingan teknokratis untuk memastikan layanan berjalan tanpa gangguan. Kepentingan ekonomi yang menyangkut arus lalu lintas, hub, reputasi, dan kepercayaan maskapai. Kepentingan keamanan yang selalu punya logika sendiri. Dalam dunia Mills, kepentingan kepentingan itu tidak selalu bertemu di forum publik yang riuh. Ia sering bertemu di ruang rapat yang sunyi, di mana yang hadir hanya orang orang yang saling paham kode dan kata sandi yang saling mengerti risiko.
Mills menekankan bahwa elit bukan sekadar orang kaya atau orang berpangkat. Elit adalah mereka yang berada pada posisi strategis untuk menggerakkan keputusan yang konsekuensinya akan menimpa banyak orang. Maka yang perlu kita cermati disini dalam kasus pendelegasian ruang udara bukan hanya kalimat 25 tahun dan bisa diperpanjang, melainkan ekosistem yang membuat kalimat itu mungkin lahir dan lolos sebagai sebuah kebijakan negara. Di sinilah power elite menjadi relevan dengan satu kata yang sering kita ucapkan tetapi jarang kita ukur, kedaulatan. Kedaulatan bukan hanya soal garis peta dan pengakuan formal, melainkan juga soal proses politik. Ketika keputusan menyangkut ruang udara di atas teritori, namun partisipasi publik minim, pembahasan teknis mendominasi tanpa ruang memadai bagi debat prinsip, dan kontrol demokratis terasa tertinggal di belakang naskah perjanjian, kita sedang menyaksikan gejala yang mirip dengan peringatan Mills. Demokrasi tetap ada, tetapi keputusan penting bergerak menjauh dari jangkauan warga.
Mills juga membantu kita memahami mengapa sering muncul jurus klasik. Ketika publik bertanya soal kedaulatan, jawaban yang datang adalah selalu tentang keselamatan dan teknis. Ketika publik bertanya soal transparansi, jawaban yang datang adalah kerahasiaan diplomasi. Ketika publik bertanya soal batas waktu 25 tahun, jawaban yang datang adalah stabilitas operasional. Semua jawaban itu mungkin benar dalam porsinya, tetapi power elite mengingatkan bahwa jawaban yang benar pun dapat dipakai untuk menutup pertanyaan yang lebih mendasar. Pertanyaan tentang siapa yang menyusun opsi, siapa yang menentukan bingkai masalah, dan siapa yang paling diuntungkan oleh desain kebijakan tertentu. Pertanyaan yang membutuhkan jawaban tentang siapa yang bermain untuk memperoleh keuntungan sendiri.
Kalau saya harus merumuskan inti manfaat Mills bagi kita, begini. Sejatinya, Mills mengajarkan keberanian untuk membedakan antara negara sebagai konsep luhur dan negara sebagai praktik kekuasaan. Kita boleh mencintai negara, tetapi kita juga wajib mengawasi praktiknya. Dan untuk mengawasi, kita perlu alat baca. Power elite adalah salah satu alat baca yang paling tajam ketika kita menghadapi kebijakan yang terasa mengabaikan kedaulatan, bukan karena kita anti teknis, melainkan karena kita ingin memastikan teknis tidak dipakai sebagai tirai untuk menyembunyikan politik.
Pendelegasian ruang udara untuk 25 tahun yang dapat diperpanjang akan terus menjadi bahan debat. Ada yang akan memandangnya sebagai kompromi yang realistis. Ada yang akan memandangnya sebagai kelalaian strategis. Mills tidak memaksa kita memilih emosi tertentu. Ia hanya memaksa kita melakukan satu hal yang sering malas kita lakukan yaitu menanyakan siapa yang memegang kuasa, bagaimana kuasa itu disusun, dan mengapa rakyat sering diminta percaya tanpa diberi kesempatan cukup untuk ikut menimbang. Di negara yang ingin besar, pertanyaan semacam itu bukan sikap nyinyir. Itu bentuk sikap kewarganegaraan. Itu bentuk dari sebuah sikap yang Country Before Self. Bukan sikap yang dikatakan oleh Bung Karno sebagai USDEK (Untuk Saya Dulu Engkau Kemudian).
Jakarta 27 Desember 2025
Chappy Hakim
Pusat Studi Air Power Indonesia
