Menyimak Pidato Menlu AS di Munich
Republik Indonesia baru saja menandatangani perjanjian strategis dengan Amerika Serikat, sebuah langkah yang menegaskan kedekatan kedua negara dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan teknologi. Namun pada saat yang berdekatan, telah muncul gejala baru yang cukup mengejutkan dari sikap AS melalui pidato Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Konferensi Keamanan Munich. Nada pidato Rubio menekankan kedaulatan, kekuatan nasional, dan tuntutan agar sekutu termasuk Eropa harus mampu membela diri sendiri, bukan sekadar bergantung pada Amerika. Bagi Indonesia, ini menandakan bahwa kedekatan dengan AS kini harus dihadapi dalam konteks dinamika baru, di mana perjanjian strategis tidak otomatis menempatkan Jakarta dalam zona nyaman, melainkan di tengah lanskap geopolitik yang menuntut kewaspadaan dan kesiapan yang lebih besar.
Perkembangan mutakhir dalam sikap Amerika Serikat dan sebagian negara Barat terasa mengejutkan, bahkan bagi para sekutu terdekatnya sendiri. Dalam waktu relatif singkat, wacana yang dulu didominasi multilateralisme, perdagangan bebas tanpa syarat, dan optimisme globalisasi bergeser ke arah penekanan pada kedaulatan nasional, reindustrialisasi, kontrol imigrasi, serta penegasan identitas peradaban. Pidato Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Munich Security Conference 2026 menjadi simbol paling terang benderang dari pergeseran itu. Washington tidak lagi sekadar berbicara tentang kerja sama global, melainkan tentang koreksi besar atas arah kebijakan Barat selama tiga dekade terakhir. Rubio membingkai ulang hubungan Amerika dan Eropa sebagai ikatan peradaban yang tak terpisahkan. Ia menegaskan bahwa kedua sisi Atlantik bukan hanya mitra strategis, melainkan pewaris sejarah, budaya, dan memiliki nilai yang sama. Dari fondasi historis itu, ia melompat pada kritik tajam terhadap keyakinan pasca Perang Dingin tentang akhir sejarah. Optimisme globalisasi dinilainya telah berubah menjadi kerentanan. Perdagangan bebas tanpa pagar dianggap menggerus basis industri Barat dan memperkaya pesaing geopolitik. Ketergantungan rantai pasok pada negara rival disebut sebagai kesalahan strategis yang kini harus dibalik.
Di bidang energi, Rubio menilai kebijakan iklim Barat terlalu jauh bergerak tanpa kalkulasi kekuatan ekonomi dan geopolitik. Sementara negara lain tetap pragmatis memanfaatkan sumber daya fosil, Barat justru membebani dirinya sendiri dengan biaya transisi yang tidak selalu diimbangi kesiapan teknologi dan daya saing. Pada saat yang sama, arus imigrasi besar yang tidak terkendali ia gambarkan sebagai faktor yang mengguncang kohesi sosial dan identitas nasional. Pesannya tegas, peradaban tidak hanya dibangun oleh kemakmuran, tetapi juga oleh kontrol atas arah demografi dan batas negara. Meski sarat kritik, pidato itu bukan ajakan untuk menarik diri dari dunia. Rubio justru menawarkan proyek bersama untuk membangun apa yang ia sebut sebagai abad Barat yang baru. Reindustrialisasi, pengamanan mineral kritis, kepemimpinan dalam kecerdasan buatan, hingga eksplorasi ruang angkasa komersial ditempatkan sebagai agenda strategis bersama. Amerika, katanya, tidak menginginkan sekutu yang lemah. Ia menghendaki Eropa yang kuat dan mampu membela dirinya sendiri, sebuah penegasan yang juga dapat dibaca sebagai redefinisi aliansi transatlantik setelah ketegangan pada era sebelumnya, termasuk pidato keras Wakil Presiden JD Vance setahun sebelumnya.
Perubahan orientasi ini jelas bukan sekadar retorika. Ia mencerminkan pergeseran keseimbangan politik internal di Amerika dan dinamika global yang makin kompetitif. Bagi banyak negara, terutama di kawasan berkembang, arah baru Barat ini akan berdampak pada pola perdagangan, investasi, aliansi teknologi, hingga standar regulasi global. Proteksionisme terselubung bisa meningkat. Persaingan penguasaan sumber daya strategis bisa makin tajam. Standar keamanan dan teknologi bisa dipolitisasi. Dalam konteks itu, Republik Indonesia tidak boleh memandang perkembangan ini secara pasif. Indonesia harus mewaspadai potensi fragmentasi tatanan global yang dapat mempersempit ruang manuver ekonomi dan diplomasi. Ketahanan industri nasional, diversifikasi mitra dagang, serta kemandirian energi dan teknologi menjadi semakin mendesak. Jika Barat tengah mendefinisikan ulang dirinya, maka Indonesia pun harus memastikan kepentingan nasionalnya tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap geopolitik yang bergerak cepat.
Perkembangan ini juga harus dilihat dari perspektif respons negara-negara BRIC dan terutama China yang selama ini menjadi kekuatan penyeimbang dalam tatanan global. Penegasan Rubio tentang kedaulatan dan sekutu yang mandiri bisa ditafsirkan sebagai sinyal bagi Eropa dan Amerika untuk memperkuat aliansi melawan pengaruh Beijing dan Moskow. Dalam konteks ini, Indonesia perlu mengantisipasi kemungkinan perubahan sikap negara-negara BRIC yang mungkin memperkuat koordinasi ekonomi, militer, atau diplomasi sebagai jawaban terhadap agenda Amerika. Memahami pola respons mereka akan membantu Jakarta menempatkan diri secara strategis, menjaga keseimbangan, dan memastikan kebijakan luar negerinya tetap adaptif di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Situasi ini menegaskan bahwa Indonesia tengah berada dalam dinamika global yang paling tidak menentu belakangan ini. Perubahan sikap Amerika Serikat yang mendadak dan tegas, dikombinasikan dengan potensi respons dari kekuatan seperti China atau negara-negara BRIC lainnya, menandai lanskap geopolitik yang semakin sulit diprediksi. Di tengah ketidakpastian ini, setiap langkah diplomasi, kerja sama ekonomi, dan penguatan kapasitas nasional harus dilakukan dengan kewaspadaan tinggi dan perhitungan strategis yang matang. Dalam konteks dinamika global yang cepat berubah, Indonesia harus berhati-hati dalam memposisikan diri.
Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan strategis, Indonesia menjadi negara yang sangat dibutuhkan banyak pihak di dunia, baik dalam perdagangan energi, mineral kritis, maupun komoditas strategis lainnya. Masalah yang dapat menciptakan ketegangan baru antara Barat, khususnya Amerika Serikat, dan kekuatan baru seperti China Kesadaran akan ketidakpastian ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk tetap fleksibel, tanggap terhadap perubahan, dan mampu menjaga kepentingan nasional di tengah arus global yang terus bergeser dan sulit di prediksi.
Jakarta 22 Februari 2026
Chappy Hakim
Pusat Studi Air Power Indonesia
