Ada dokumen hukum yang, begitu dilepas ke publik, langsung berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar kertas perkara, melainkan menjadi bahan bakar politik, amunisi diplomasi, dan kompas bagi opini massa. Itulah yang terjadi pada superseding indictment dari Southern District of New York yang menempatkan Nicolás Maduro Moros dan sejumlah nama dekat lingkar kekuasaan Venezuela ke dalam satu cerita besar tentang narkotika, senjata, dan jejaring lintas negara. Dokumen ini dingin dalam gaya, tetapi panas dalam dampak, sebab di balik pasal dan paragraf, ia membawa satu pesan yang lebih tajam daripada bunyi palu sidang, yakni negara dituduh berubah menjadi kendaraan bagi kejahatan.
Para terdakwa disebut secara terang benderang. Maduro, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra yang kerap dipanggil Nicolasito, serta Héctor Rusthenford Guerrero Flores yang dikenal sebagai Niño Guerrero. Dokumen menempatkan mereka dalam rentang waktu panjang, dari sekitar 1999 sampai 2025, seolah ingin mengatakan ini bukan perkara musiman yang lahir dari satu dua transaksi gelap, melainkan pola yang menahun.
Inti dakwaannya dirajut dalam beberapa simpul. Ada konspirasi narco terrorism, ada konspirasi impor kokain ke Amerika Serikat, ada tuduhan senjata terkait machineguns dan destructive devices yang dikaitkan dengan kejahatan narkotika, lalu disusul bagian forfeiture yang menyiapkan jalur perampasan aset. Ini bukan sekadar menjerat orang, ini juga menjerat uang, jalur, dan instrumen yang membuat kejahatan bisa bertahan lama.
Yang membuat dokumen ini terasa seperti pamflet geopolitik adalah cara ia menulis negara sebagai panggung. Ia menggambarkan, menurut dakwaan, bagaimana institusi dan aparat dipakai untuk menciptakan perlindungan, memberi akses, menyediakan jalur aman, dan menormalkan transaksi imbalan. Ia menyusun jejaring lewat rujukan kepada kelompok dan aktor lintas batas, termasuk Tren de Aragua, serta menyajikan contoh tindakan yang disebut overt acts untuk memberi kesan bahwa ini ekosistem, bukan sekadar pelaku tunggal.
Pembaca yang waras hendaknya senantiasa harus memegang disiplin dasar. Indictment bukan vonis. Ini baru tuduhan, klaim resmi yang nanti harus bertahan menghadapi uji silang, discovery, dan standar pembuktian di pengadilan. Dokumen semacam ini memang lazim memakai bahasa yang memberi ruang manuver, dan publik sering tergoda mengubah tuduhan menjadi kesimpulan final hanya karena narasinya terasa utuh.
Masalahnya, ketika dakwaan pidana bertemu operasi militer, dunia tidak lagi sekadar membicarakan benar salahnya terdakwa. Dunia mulai membicarakan pintu apa yang dibuka. Pada 3 Januari 2026, Reuters melaporkan bahwa pasukan Amerika Serikat menangkap Maduro dan istrinya dalam sebuah operasi militer, lalu memindahkan Maduro ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan terorisme, narkotika, dan senjata. Associated Press juga melaporkan operasi tersebut dan menyebutnya memicu sorotan tajam soal legalitas, kedaulatan, serta konsekuensi regional.
Di titik inilah dakwaan berubah menjadi preseden. Bagi Washington, ini mudah dijual sebagai penegakan hukum lintas batas. Tetapi Reuters mencatat kritik ahli hukum bahwa tuduhan narkotika dan kejahatan geng tidak otomatis menjadi dasar sah penggunaan kekuatan militer menurut hukum internasional, yang umumnya menuntut kerangka seperti pembelaan diri atau otorisasi Dewan Keamanan PBB. Reaksi internasional pun tidak seragam. Jerman, misalnya, melalui Kementerian Luar Negeri, mendorong solusi politik dan menekankan penghormatan pada hukum internasional setelah laporan operasi penangkapan tersebut.
Inilah ironi penegakan hukum modern. Kita ingin dunia lebih bersih dari kartel dan kekerasan. Kita ingin keadilan melampaui batas negara. Tetapi kita juga tahu bahwa kedaulatan adalah fondasi tatanan, dan fondasi yang retak membuat rumah ambruk. Hari ini targetnya Caracas, besok bisa saja kota lain, oleh negara lain, dengan alasan lain, terhadap orang lain. Preseden selalu hidup lebih lama daripada siapa pun yang sedang diadili. Karena itu, ada satu kesimpulan yang tidak boleh kabur. Apa pun dalih yang dipasang di muka kamera, entah perang melawan narkotika, penegakan hukum, atau narasi keamanan, agresi yang menyeberangi batas kedaulatan tetaplah agresi. Ia menginjak prinsip paling dasar tatanan internasional, yakni larangan memaksakan kehendak dengan kekuatan dan kewajiban menghormati kemerdekaan negara lain. Bila sebuah negara merasa berhak menyerbu, menciduk, dan memindahkan persoalan sebuah bangsa ke ruang sidangnya sendiri, maka yang diruntuhkan bukan hanya rezim yang dibencinya, melainkan pagar peradaban yang melindungi semua negara dari arogansi yang sama. Dalam ukuran moral dan ukuran hukum, tindakan seperti itu patut disebut tercela dan tidak beradab terhadap sebuah negara yang berdaulat, karena menukar keadilan dengan kekuasaan, menukar aturan main dengan otot, dan menormalisasi cara primitif dalam hubungan antarnegara. Demikianlah operasi militer AS ke Venezuela tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang manapun, karena realitanya kedaulatan sebuah negara yang merdeka telah di injak sewenang wenang dengan kekuatan militer. Memunculkan pertanyaan besar tentang penegakan hukum atau Penjajahan Gaya Baru.
Jakarta 4 Januari 2026
Chappy Hakim
Pusat Studi Air Power Indonesia
