Tonggak Awal Demokrasi Konstitusional
Magna Charta, atau Piagam Agung, adalah dokumen bersejarah yang lahir di Inggris pada tahun 1215. Piagam ini kerap disebut sebagai salah satu tonggak awal perjalanan demokrasi dan supremasi hukum di dunia. Ia hadir sebagai perjanjian tertulis antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan feodal yang memberontak terhadap kekuasaan absolutnya. Melalui dokumen ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah Inggris, seorang raja dipaksa tunduk kepada hukum dan kesepakatan bersama, sebuah hal yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Secara etimologis, istilah Magna Charta berasal dari bahasa Latin. Kata magna berarti “besar” atau “agung”, sedangkan charta berarti “piagam” atau “dokumen tertulis”. Dengan demikian, Magna Charta dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai “Piagam Agung” atau The Great Charter dalam bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Latin pada masanya memiliki makna penting, sebab Latin adalah bahasa resmi gereja, hukum, dan administrasi di Eropa abad pertengahan. Penamaan dalam bahasa Latin memberikan kesan otoritatif dan universal, seakan menegaskan bahwa piagam ini bukan sekadar kesepakatan politik lokal, melainkan dokumen yang memiliki wibawa lebih tinggi.
Meskipun pada awalnya ditujukan hanya untuk melindungi kepentingan kaum bangsawan dari tindakan sewenang-wenang raja, piagam ini berkembang menjadi inspirasi yang melampaui batas zamannya. Ia menegaskan prinsip keadilan, perlindungan dari penahanan tanpa dasar hukum, serta kewajiban penguasa untuk tidak menarik pajak tanpa persetujuan. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi fondasi bagi konsep modern tentang hak asasi manusia, konstitusionalisme, dan demokrasi perwakilan. Dengan demikian, Magna Charta bukan hanya piagam antara raja dan bangsawan, tetapi simbol lahirnya gagasan bahwa hukum harus berada di atas kehendak penguasa.
Latar Belakang Konflik
Awal abad ke-13 merupakan masa yang penuh gejolak bagi Inggris. Raja John dikenal sebagai penguasa yang keras, otoriter, dan sering bertindak semena-mena terhadap rakyat maupun bangsawan. Ia menaikkan pajak secara sepihak tanpa persetujuan, melakukan penangkapan tanpa proses hukum, serta menguasai tanah milik bangsawan demi memperkuat kekuasaannya. Sikap itu menimbulkan perlawanan yang semakin besar. Keadaan semakin rumit ketika Inggris mengalami kekalahan dalam perang melawan Prancis. Kekalahan itu tidak hanya meruntuhkan wibawa kerajaan, tetapi juga menguras keuangan negara. Untuk menutup biaya perang, Raja John kembali membebankan pajak yang mencekik rakyat dan bangsawan. Bagi kaum bangsawan, hal ini menambah panjang daftar kekecewaan mereka terhadap raja yang dianggap tidak adil dan tidak kompeten. Perselisihan Raja John dengan Gereja juga memperburuk keadaan. Ketika ia berseteru dengan Paus Innocent III mengenai pengangkatan Uskup Agung Canterbury, John bahkan dikenai sanksi ekskomunikasi. Posisi raja pun melemah, dan kondisi ini dimanfaatkan para bangsawan untuk menekan kekuasaan raja agar dibatasi melalui perjanjian tertulis. Dari sinilah jalan menuju lahirnya Magna Charta terbuka lebar.
Munculnya Magna Charta
Piagam ini lahir karena kombinasi dari berbagai faktor. Kekuasaan absolut Raja John menimbulkan penolakan yang kuat karena ia kerap menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang. Pajak yang berat dan pungutan tanpa persetujuan membuat para bangsawan merasa diperas, sementara rakyat menderita dalam tekanan ekonomi. Kekalahan militer di Prancis semakin memperburuk keadaan, membuat banyak pengorbanan terasa sia-sia. Perseteruan dengan Gereja menyebabkan John kehilangan legitimasi moral dan politik, sehingga wibawanya semakin jatuh. Dalam kondisi demikian, para bangsawan mengambil langkah yang berani. Mereka mengangkat senjata, memaksa raja untuk berunding, dan akhirnya berhasil menundukkan John di Runnymede pada 15 Juni 1215. Di tempat itulah lahir Magna Charta, sebuah dokumen yang menjadi simbol berakhirnya kekuasaan absolut seorang raja di Inggris. Meskipun banyak pasal dalam Magna Charta berisi aturan teknis feodal yang kini tidak relevan, terdapat sejumlah prinsip yang menjadikannya abadi. Salah satunya adalah gagasan bahwa raja tidak berada di atas hukum, melainkan harus tunduk padanya. Prinsip ini kemudian dikenal dengan istilah rule of law. Selain itu, piagam ini menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan peradilan yang adil, yang kelak berkembang menjadi prinsip habeas corpus, perlindungan terhadap penahanan tanpa alasan yang sah. Tidak kalah penting adalah kewajiban raja untuk berkonsultasi dengan dewan bangsawan sebelum menarik pajak. Inilah cikal bakal dari sistem perwakilan yang kemudian berkembang menjadi parlemen. Dari sini terlihat jelas bahwa Magna Charta bukan hanya kompromi politik sesaat, melainkan fondasi dari sistem politik modern yang mengedepankan keseimbangan antara kekuasaan penguasa dan hak rakyat. Meski segera dibatalkan oleh Paus atas permintaan Raja John, Magna Charta tidak tenggelam begitu saja. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, piagam ini berulang kali ditegaskan kembali oleh raja-raja Inggris berikutnya demi menjaga stabilitas politik. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya semakin mengakar dalam tradisi hukum Inggris, membentuk dasar dari common law. Pada era modern, Magna Charta dianggap sebagai salah satu pondasi lahirnya konstitusionalisme. Ia membuka jalan bagi pemikiran bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dasar yang melindungi hak-hak warga. Dengan demikian, piagam ini menjelma menjadi warisan intelektual dan politik yang melampaui konteks abad pertengahan.
Pengaruh Global
Pengaruh Magna Charta tidak berhenti di Inggris. Ia menjadi inspirasi bagi dokumen-dokumen penting lain, seperti Petition of Right tahun 1628, Bill of Rights tahun 1689, hingga Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787. Bahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan PBB pada 1948 dapat ditelusuri akarnya hingga piagam ini. Dengan demikian, Magna Charta dapat dipandang sebagai salah satu sumber semangat universal perjuangan melawan tirani dan penegakan hak asasi manusia. Dalam konteks kekinian, Magna Charta mengajarkan bahwa kekuasaan, betapapun besar dan kuatnya, harus selalu dibatasi oleh hukum demi menjaga martabat manusia. Nilai-nilai yang lahir dari piagam ini tetap relevan, termasuk bagi Indonesia yang masih berjuang menegakkan supremasi hukum, keadilan, dan demokrasi. Magna Charta mengingatkan kita bahwa tanpa pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak rakyat, demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi. Piagam yang lahir di tepi Sungai Thames lebih dari delapan abad lalu itu kini telah menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap tirani di seluruh dunia. Ia bukan lagi sekadar catatan sejarah abad pertengahan, melainkan sebuah cahaya abadi yang menuntun umat manusia menuju peradaban yang lebih adil, bermartabat, dan beradab.
Korelasi dengan Indonesia
Bila ditarik ke dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Magna Charta menemukan relevansinya pada upaya bangsa ini menegakkan konstitusi dan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam kehidupan bernegara. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, pada hakikatnya juga memuat semangat yang sama yakni menempatkan hukum di atas segala bentuk kekuasaan, membatasi wewenang penguasa, serta melindungi hak-hak warga negara. Tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini tidak jauh berbeda dengan Inggris abad ke-13, yaitu kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hak rakyat. Sejarah Reformasi 1998, misalnya, lahir dari semangat rakyat menolak kekuasaan absolut yang berjalan tanpa kendali hukum. Pembatasan masa jabatan presiden dalam UUD 1945 dan peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap undang-undang merupakan contoh nyata penerapan prinsip bahwa hukum harus berada di atas kekuasaan. Dari Magna Charta kita belajar bahwa tegaknya hukum adalah benteng terakhir menjaga demokrasi. Tanpa keberanian untuk menegakkan supremasi hukum dan membatasi kesewenang-wenangan, cita-cita mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat hanya akan tinggal slogan.
Jakarta 15 September 2025
Chappy Hakim
Disusun, dirangkum dari berbagai sumber dan AI
