Perkembangan terakhir yang terjadi belakangan ini sungguh amat mengkhawatirkan. Demonstrasi meluas ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar. Pemicu utama adalah kemarahan publik terhadap tunjangan perumahan parlemen sebesar Rp50 juta per bulan, sekitar 10 kali upah minimum. Dikuti kemudian saat seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak kendaraan berlapis antipeluru polisi yang langsung memicu kemarahan dan dukungan luas terhadap tuntutan reformasi polisi dan transparansi publik. Di Makassar, kerusuhan mencapai puncaknya dengan pembakaran gedung DPRD yang menewaskan tiga orang dan melukai beberapa lainnya, sebuah simbol eskalasi serius dalam konflik antara demonstran dan aparat
Dampak Ekonomi & Stabilitas Finansial
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) mengalami tekanan signifikan, turun hingga 2%, seiring menurunnya rupiah dan ketidakpastian akibat aksi protes. Bank Indonesia menegaskan komitmen untuk terus melakukan intervensi di pasar valuta asing (FX), berfokus pada stabilisasi rupiah melalui mekanisme perdagangan spot dan forward serta pembelian obligasi pemerintah. Pemerintah menyebut kondisi regulasi saat ini sebagai “obesitas regulasi” tumpukan regulasi yang dinilai berlebihan dan menyulitkan investasi maupun aktivitas usaha. Kementerian Kesehatan mengumumkan kebijakan pelabelan baru bagi produk makanan tinggi gula, garam, dan lemak, berlaku wajib mulai akhir 2027. Selama dua tahun transisi (mulai akhir 2025), industri masih diberi kelonggaran.
Investasi Strategis & Pengelolaan Sumber Daya
Danantara (sovereign wealth fund Indonesia) menjalin kerja sama dengan GEM (Tiongkok), serta beberapa perusahaan seperti Vale Indonesia, EcoPro (Korea Selatan), dan Merdeka Copper Gold, untuk membangun pusat pengolahan nikel senilai sekitar US$8,3 miliar dengan target industri karbon net-zero. Pemerintah juga membentuk badan baru yang bertugas mengelola pengembangan rare earth dan material radioaktif yang merupakan komoditas strategis dalam pembangunan teknologi masa depan Singkatnya, Indonesia saat ini menghadapi periode yang penuh ketegangan protes sosial yang intens berkaitan dengan ketidakpuasan publik terhadap elite politik gejolak ekonomi yang memicu intervensi ketat BI; dorongan reformasi regulasi; inisiatif kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan; serta langkah strategis dalam pengembangan industri dan investasi.
Beberapa Faktor Penyebab
Gelombang protes yang meluas terutama dipicu oleh krisis kepercayaan publik terhadap elite politik. Kebijakan tunjangan parlemen yang dianggap berlebihan, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, mempertegas kesan adanya jurang yang lebar antara rakyat dan wakilnya. Peristiwa tewasnya pengemudi ojol dalam aksi protes menjadi simbol ketidakadilan yang mempercepat konsolidasi kemarahan rakyat. Artinya, masalah bukan hanya soal uang tunjangan, tetapi soal legitimasi dan moralitas politik. Perekonomian Indonesia memang tumbuh, namun tidak inklusif. Ketimpangan sosial tetap tinggi, dan gejolak politik cepat menekan pasar finansial. Reaksi cepat Bank Indonesia menunjukkan bahwa rupiah sangat rentan terhadap sentimen politik. Ini mengindikasikan bahwa pondasi ekonomi Indonesia masih rapuh terhadap krisis politik, terutama karena ketergantungan besar pada investor asing dan ekspor komoditas. Masyarakat semakin kritis terhadap isu ketidakadilan sosial: dari harga pangan, akses kesehatan, hingga perlakuan aparat. Kasus polisi yang dianggap represif menambah bahan bakar. Ketidakpuasan yang lama terpendam menemukan salurannya dalam isu tunjangan DPR, lalu meledak. Protes hari ini bukan sekadar soal satu kebijakan, melainkan akumulasi frustrasi sosial.
Indonesia menghadapi masalah “obesitas regulasi” terlalu banyak aturan, tapi lemah di implementasi. Hal ini membuat kebijakan publik sering kontradiktif dan rawan dipersepsikan sebagai aturan untuk kepentingan elite, bukan rakyat. Lemahnya akuntabilitas birokrasi juga memperbesar jurang antara kebijakan di atas kertas dan realitas di lapangan. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong investasi strategis (nikel, rare earth, energi hijau). Namun, proyek-proyek besar sering kali berjalan tidak seiring dengan kebutuhan rakyat sehari-hari. Ada kesan bahwa pemerintah lebih fokus pada kepentingan global dan geopolitik, ketimbang meredam keresahan domestik. Hal ini menimbulkan pertanyaan: pembangunan untuk siapa?.
Singkatnya, situasi sekarang adalah akibat kombinasi krisis legitimasi politik, kerentanan ekonomi, akumulasi ketidakadilan sosial, tata kelola yang rumit, serta disonansi antara proyek besar nasional dan kebutuhan rakyat sehari-hari. Ketika faktor-faktor itu bertemu, percikan kecil (seperti isu tunjangan DPR atau insiden ojol) bisa langsung menjadi ledakan sosial.
Saran rekomendasi tindakan darurat
Segera cabut, lalu umumkan rencana evaluasi menyeluruh soal gaji dan fasilitas anggota DPR serta pejabat negara. Ini akan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah peka terhadap rasa keadilan rakyat. Presiden, pimpinan DPR, dan Kapolri perlu tampil bersama menyampaikan permintaan maaf, klarifikasi, dan komit melakukan perbaikan segera. Nada komunikasi harus rendah hati, bukan defensif, agar mampu menenangkan suasana.
Kasus meninggalnya pengemudi ojol harus diusut transparan, dengan sanksi tegas bagi aparat yang melanggar prosedur. Pemerintah harus segera bentuk tim independen beranggotakan tokoh masyarakat, kampus, dan ormas untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Adakan forum dengar pendapat publik di berbagai kota, melibatkan mahasiswa, buruh, ojol, dan kelompok masyarakat sipil. Ini bisa meredam emosi sekaligus menyerap aspirasi sebelum meletus lebih besar.
Untuk meredakan keresahan sosial, pemerintah dapat segera meluncurkan program jaring pengaman sosial tambahan (subsidi pangan, transportasi, atau BLT darurat), sehingga rakyat merasa langsung diperhatikan di tengah krisis.
Intinya, kembalikan kepercayaan rakyat lewat sikap rendah hati, kebijakan yang adil, dan penegakan hukum yang transparan. Bukan proyek besar atau janji jangka panjang yang sekarang dibutuhkan, melainkan aksi cepat dan nyata yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat.
Jakarta 30 Agustus 2025
Chappy Hakim
