Belakangan ini muncul istilah Blanket Overflight Access. Termonologi Blanket Overflight Access adalah pemberian izin lintas udara secara umum dan berkelanjutan kepada pesawat negara lain untuk melintasi ruang udara suatu negara tanpa harus meminta persetujuan kasus per kasus setiap kali penerbangan dilakukan. Dalam konteks hukum udara dan ilmu politik, konsep ini menjadi penting karena bersentuhan langsung dengan prinsip kedaulatan negara di udara yang bersifat komplit dan eksklusif sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944. Di satu sisi, blanket overflight access dapat dipandang sebagai instrumen praktis untuk memperlancar hubungan diplomatik, kerja sama militer, operasi kemanusiaan, logistik, atau konektivitas penerbangan. Namun di sisi lain, pemberian akses yang terlalu luas berpotensi menimbulkan persoalan strategis karena negara pemilik ruang udara dapat kehilangan sebagian kontrol efektif atas siapa yang melintas, untuk tujuan apa, dengan muatan apa, dan dalam kerangka kepentingan siapa. Oleh sebab itu, blanket overflight access bukan sekadar pengaturan teknis penerbangan, melainkan keputusan politik yang harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan kedaulatan, keamanan nasional, dan kepentingan strategis negara.
Dalam ilmu politik, kedaulatan merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam memahami negara. Negara tidak hanya dipahami sebagai organisasi administratif yang mengatur penduduk, melainkan sebagai entitas politik yang memiliki otoritas tertinggi atas wilayah tertentu. Wilayah itu secara klasik mencakup daratan dan perairan, tetapi sejak awal abad ke-20 berkembang mencakup pula ruang udara di atasnya. Perkembangan teknologi penerbangan mengubah cara negara memandang wilayah, keamanan, pertahanan, dan kekuasaan. Sejak pesawat terbang terbukti mampu melintasi batas negara dalam waktu singkat, ruang udara tidak lagi dapat dianggap sebagai ruang kosong atau ruang bebas. Ia berubah menjadi ruang strategis yang harus diatur, dikendalikan, dan dipertahankan. Dalam konteks inilah Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 menjadi sangat penting, karena keduanya menegaskan prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang komplit dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorialnya.
Konvensi Paris 1919 lahir dalam suasana pasca-Perang Dunia I. Perang tersebut memperlihatkan untuk pertama kalinya bahwa pesawat udara bukan sekadar alat transportasi baru, melainkan juga instrumen militer dan politik. Pesawat dapat digunakan untuk pengintaian, pengiriman pesan, pengeboman, serta penetrasi wilayah lawan. Dengan demikian, ruang udara menjadi bagian langsung dari persoalan keamanan nasional. Negara-negara Eropa yang baru saja mengalami perang besar menyadari bahwa bila ruang udara dibiarkan tanpa pengaturan, maka kedaulatan teritorial negara akan mudah ditembus dari atas. Oleh karena itu, Konvensi Paris 1919 menegaskan bahwa setiap kekuasaan negara memiliki kedaulatan lengkap dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Rumusan ini menjadi fondasi awal hukum udara internasional modern. Dari sudut pandang ilmu politik, rumusan “complete and exclusive sovereignty” dalam Konvensi Paris 1919 mengandung makna yang sangat kuat. “Complete” berarti kedaulatan negara di udara bersifat utuh, tidak terbagi, dan tidak bergantung pada persetujuan negara lain. Negara memiliki otoritas penuh untuk menentukan siapa yang boleh memasuki, melintasi, menggunakan, atau melakukan kegiatan di ruang udaranya. Sementara itu, “exclusive” berarti otoritas tersebut tidak dapat dijalankan secara bersamaan oleh negara lain tanpa izin negara pemilik wilayah. Dengan kata lain, tidak ada hak lintas udara yang bersifat otomatis sebagaimana dikenal dalam hukum laut tertentu. Ruang udara berbeda dari laut lepas. Ruang udara melekat pada yurisdiksi negara di bawahnya. Negara kolong atau subjacent state menjadi pemegang kewenangan politik, hukum, administratif, dan keamanan atas ruang udara tersebut.
Konvensi Chicago 1944 kemudian memperbarui dan memperluas kerangka hukum udara internasional setelah Perang Dunia II. Jika Konvensi Paris 1919 lahir dari pengalaman Perang Dunia I, Konvensi Chicago 1944 lahir dari kebutuhan membangun tata dunia penerbangan sipil internasional pasca-Perang Dunia II. Dunia membutuhkan aturan bersama agar penerbangan sipil internasional dapat berkembang secara aman, teratur, dan efisien. Namun, meskipun orientasinya lebih kuat pada penerbangan sipil, Konvensi Chicago tidak menghapus prinsip kedaulatan negara. Sebaliknya, Pasal 1 Konvensi Chicago justru menegaskan kembali bahwa setiap negara memiliki kedaulatan lengkap dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Dengan demikian, kemajuan penerbangan internasional tidak dimaksudkan untuk mengurangi kedaulatan negara, melainkan untuk mengatur kerja sama antarnegara dalam kerangka penghormatan terhadap kedaulatan tersebut. Dalam ilmu politik, pengulangan prinsip kedaulatan udara dari Konvensi Paris 1919 ke Konvensi Chicago 1944 menunjukkan adanya kontinuitas konsep negara berdaulat dalam sistem internasional. Sistem internasional modern tetap bersifat anarkis dalam arti tidak ada pemerintahan dunia yang berada di atas negara-negara. Karena itu, setiap negara tetap menjadi aktor utama yang bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kepentingan nasionalnya sendiri. Konvensi internasional memang menciptakan norma dan mekanisme kerja sama, tetapi tidak menghapus otoritas dasar negara. Dalam hal ruang udara, kerja sama internasional hanya dapat berlangsung apabila terlebih dahulu diakui bahwa negara memiliki hak penuh atas ruang udara nasionalnya.
Di sinilah terdapat hubungan erat antara hukum udara dan teori kedaulatan negara. Jean Bodin, salah satu pemikir klasik tentang kedaulatan, memandang kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang tidak tunduk kepada kekuasaan lain di dalam wilayah negara. Dalam konteks udara, pemikiran ini berarti bahwa negara memiliki kewenangan tertinggi untuk mengatur ruang udara nasionalnya. Sementara itu, dalam tradisi Westphalia, kedaulatan dipahami sebagai prinsip non-intervensi dan pengakuan atas otoritas negara dalam wilayahnya sendiri. Prinsip kedaulatan udara dalam Konvensi Paris dan Konvensi Chicago dapat dipahami sebagai perluasan logis dari kedaulatan Westphalian ke dimensi vertikal. Negara tidak hanya berdaulat secara horizontal atas daratan dan laut teritorialnya, tetapi juga secara vertikal atas ruang udara di atas wilayah tersebut. Dari perspektif realisme politik, ruang udara adalah arena kekuasaan. Negara berkepentingan menguasai ruang udara karena dari sana dapat muncul ancaman terhadap keselamatan nasional. Pesawat asing, baik sipil maupun militer, dapat membawa risiko intelijen, infiltrasi, pelanggaran wilayah, bahkan serangan. Karena itu, pengaturan ruang udara bukan sekadar persoalan teknis penerbangan, melainkan bagian dari strategi pertahanan negara. Kedaulatan udara memberi negara dasar hukum dan politik untuk mengawasi, mengendalikan, menolak, atau menindak setiap aktivitas udara yang dianggap mengancam kepentingan nasional. Dalam kerangka ini, hukum udara berfungsi sebagai instrumen legitimasi bagi negara untuk mempertahankan otoritasnya.
Konvensi Chicago juga memperlihatkan bahwa kedaulatan tidak identik dengan isolasi. Negara tetap dapat membuka ruang udaranya bagi penerbangan internasional melalui izin, perjanjian bilateral, perjanjian multilateral, atau pengaturan teknis tertentu. Di sinilah muncul keseimbangan antara kedaulatan dan interdependensi. Penerbangan internasional membutuhkan kerja sama lintas batas, standar keselamatan, navigasi udara, komunikasi, pencarian dan pertolongan, serta pengelolaan lalu lintas udara. Akan tetapi, seluruh mekanisme itu secara prinsip harus berjalan berdasarkan persetujuan negara pemilik ruang udara. Dengan kata lain, kerja sama tidak boleh ditafsirkan sebagai pengurangan kedaulatan, melainkan sebagai pelaksanaan kedaulatan melalui persetujuan politik yang sadar. Dari sudut pandang ilmu politik kontemporer, persoalan penting bukan hanya apakah suatu negara secara formal memiliki kedaulatan udara, tetapi apakah negara tersebut memiliki kapasitas untuk melaksanakannya. Kedaulatan memiliki dua dimensi mendasar yaitu kedaulatan normatif dan kedaulatan efektif. Kedaulatan normatif adalah pengakuan hukum bahwa negara berwenang penuh atas ruang udaranya. Sementara itu, kedaulatan efektif adalah kemampuan nyata negara untuk mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mempertahankan ruang udara tersebut. Negara yang secara hukum berdaulat tetapi tidak memiliki radar memadai, sistem komando dan kendali, pesawat intersepsi, integrasi sipil-militer, serta sumber daya manusia yang cukup akan menghadapi kesenjangan antara kedaulatan formal dan kedaulatan riil.
Kesenjangan ini penting dalam kajian ilmu politik karena menunjukkan bahwa hukum internasional tidak berdiri sendiri. Hukum membutuhkan kekuasaan, institusi, kapasitas negara, dan kemauan politik. Suatu negara dapat memiliki dasar hukum kuat berdasarkan Konvensi Paris dan Konvensi Chicago, tetapi bila elite politiknya tidak memiliki political will untuk membangun kemampuan pengelolaan dan pertahanan ruang udara, maka kedaulatan itu dapat menjadi sekadar deklarasi normatif. Dalam hal ini, kedaulatan udara harus dipahami sebagai proyek politik negara: ia memerlukan keputusan strategis, alokasi anggaran, pembangunan kelembagaan, modernisasi teknologi, serta konsistensi kebijakan nasional. Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944 juga menunjukkan bahwa hukum udara merupakan hasil kompromi antara kepentingan nasional dan kebutuhan internasional. Negara ingin mempertahankan otoritas penuh atas ruang udaranya, tetapi pada saat yang sama membutuhkan sistem penerbangan global yang dapat menghubungkan ekonomi, diplomasi, perdagangan, dan mobilitas manusia. Karena itu, prinsip kedaulatan lengkap dan eksklusif tidak menutup ruang kerja sama, tetapi menentukan syarat politik dari kerja sama tersebut. Syarat utamanya adalah penghormatan terhadap otoritas negara. Setiap penerbangan, pengaturan navigasi, atau pendelegasian pelayanan teknis harus diletakkan dalam kerangka izin dan kepentingan negara berdaulat.
Dengan demikian, dari perspektif ilmu politik, hukum udara tidak dapat dipandang hanya sebagai cabang teknis dari hukum internasional. Ia merupakan refleksi dari struktur dasar politik internasional, yaitu keberadaan negara-negara berdaulat yang mempertahankan otoritas atas wilayahnya. Konvensi Paris 1919 meletakkan fondasi bahwa ruang udara adalah bagian dari wilayah kedaulatan negara. Konvensi Chicago 1944 menegaskan kembali prinsip itu dalam tata kelola penerbangan sipil internasional modern. Keduanya memperlihatkan bahwa kemajuan teknologi penerbangan tidak menghapus negara, melainkan justru memperluas medan kedaulatan negara ke dimensi udara. Demikianlah, prinsip “complete and exclusive sovereignty” merupakan pernyataan politik sekaligus hukum. Ia menyatakan bahwa ruang udara nasional bukan ruang bebas, bukan ruang netral, dan bukan ruang yang dapat digunakan pihak asing tanpa persetujuan negara pemilik wilayah. Ruang udara adalah bagian integral dari eksistensi negara. Dalam konteks ilmu politik, siapa yang menguasai ruang udara berarti memiliki kemampuan lebih besar untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, mengatur mobilitas, dan mempertahankan martabat negara. Oleh sebab itu, kedaulatan udara bukan hanya persoalan penerbangan, melainkan persoalan inti dari kedaulatan nasional.
Jakarta 15 Juni 2026
Chappy Hakim – Pusat Studi Air Power Indonesia
