Pengadaan Dassault Rafale oleh TNI AU sesungguhnya bukan sekadar kabar tentang “pesawat baru”. Ia adalah sinyal politik-strategis bahwa Indonesia sedang mencoba keluar dari jebakan klasik modernisasi alutsista, yakni bergantung pada satu pemasok, satu ekosistem senjata, dan satu “kartu izin” geopolitik. Kontrak Rafale sendiri sudah berwujud, tersusun dalam tiga tranche 6 lalu 18 lalu 18 pesawat hingga total 42 unit, dengan tranche terakhir dinyatakan efektif pada awal 2024. Dalam berbagai pemberitaan, pengiriman awal kerap disebut menargetkan awal 2026 untuk batch pertama.
Pada titik inilah persoalannya menjadi lebih penting dan juga menjadi lebih sulit. Rafale bukan hanya platform tempur. Ia adalah “paket ekosistem” yang memaksa kita menjawab tiga pertanyaan besar sekaligus. Pertama, untuk apa persisnya Rafale diposisikan di doktrin operasi udara Indonesia. Kedua, bagaimana ia hidup berdampingan dengan ragam pesawat tempur yang sudah ada dan yang sedang direncanakan. Ketiga, apakah belanja besar ini benar-benar menjadi lokomotif kemandirian industri pertahanan, atau sekadar mengganti ketergantungan lama dengan ketergantungan baru yang pasti akan lebih mahal.
Rafale sebagai lompatan kapabilitas, bukan sekadar pengganti
Rafale adalah pesawat tempur multirole generasi 4,5 yang secara desain dibangun untuk perang modern yang padat sensor, padat data, dan sarat ancaman pertahanan udara berlapis. Dalam konteks Indonesia, ia sering dibaca sebagai jawaban atas dua hal yang selama ini mengganggu postur udara kita, yakni kebutuhan kemampuan tempur jarak jauh yang kredibel, serta kebutuhan platform yang relatif “bebas” dari problem sanksi dan embargo yang pernah kita alami pada masa lalu. Dalam kerangka politik pertahanan, Rafale memberi Indonesia kedekatan strategis yang lebih dalam dengan Prancis, yang pada beberapa tahun terakhir memang agresif membangun kemitraan pertahanan dengan Indonesia, termasuk pembicaraan tentang kerja sama industri dan alih teknologi. Dari sisi realpolitik, ini penting karena Indonesia hidup di lingkungan yang makin kompetitif, terutama di Indo-Pasifik, di mana kemampuan “menjaga ruang udara sendiri” adalah bahasa yang paling mudah dipahami bagi semua pihak.
Diversifikasi armada tempur, berkah sekaligus beban
Di atas kertas, diversifikasi ragam pesawat tempur terdengar ideal. Ia mengurangi risiko “single point of failure” akibat embargo, perubahan politik luar negeri pemasok, atau gangguan rantai pasok. Ia juga memberi fleksibilitas dalam skenario operasi, misalnya membagi peran antara air superiority, strike, maritime strike, hingga quick reaction alert. Tetapi di dunia nyata, diversifikasi adalah pedang bermata dua. TNI AU saat ini mengoperasikan beberapa jenis pesawat tempur dan pesawat latih tempur, seperti F-16, Sukhoi Su-27/30, Hawk, dan T-50, sambil dalam waktu yang sama menyiapkan masuknya Rafale dan membuka berbagai opsi lain. Di ranah kebijakan, diskursus publik juga sempat diramaikan oleh wacana akuisisi pesawat tempur dari pemasok non-Barat, yang makin menegaskan bahwa Indonesia sedang memainkan strategi “hedging” dengan banyak kanal.
Masalahnya, setiap tipe pesawat tempur bukan hanya berbeda bodi dan mesin, melainkan berbeda total ekosistemnya, mulai dari suku cadang, rantai logistik, alat uji, perangkat lunak misi, persenjataan, simulator, kurikulum latihan, hingga filosofi pemeliharaan. Semakin banyak ragam, semakin besar “biaya tak terlihat” yang membebani kesiapan tempur, karena dana dan SDM pemeliharaan terfragmentasi. Pada titik tertentu, diversifikasi bisa berubah menjadi “museum berjalan” yang mahal, tetapi jam terbang rendah, ketersediaan (availability) rendah, dan kesiapan tempur tidak pernah mencapai puncaknya.
Karena itu, kuncinya bukan pada banyaknya jenis, melainkan pada arsitektur kekuatan yang jelas. Dalam bahasa manajemen kapabilitas, Indonesia membutuhkan pembagian peran yang tegas, pesawat untuk air defense dan deterrence berkelas tinggi, pesawat untuk multirole harian yang efisien, dan pesawat untuk latih tempur yang menjamin regenerasi pilot dan transisi yang mulus. Diversifikasi hanya berguna bila ia berada dalam desain perencanaan yang disiplin, bukan menjadi reaksi spontan terhadap tawaran dagang dan tekanan geopolitik.
Industri pertahanan, titik ukur yang sering dilupakan, siapa yang memegang “kunci”
Di sinilah pertanyaan terhadap kemandirian industri pertahanan menjadi sangat krusial. Dalam teori, Indonesia sudah memiliki kerangka regulasi yang memaksa pengadaan alutsista luar negeri memberi nilai balik bagi industri nasional melalui skema imbal dagang, kandungan lokal, dan ofset. Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2014 bahkan memuat kewajiban IDKLO (Imbal Dagang Kandungan Lokal Ofset) paling rendah 85 persen dari nilai kontrak, dan kebijakan Kementerian Pertahanan menegaskan prinsip offset dan kandungan lokal yang bersifat wajib.
Akan tetapi dalam praktik, kemandirian tidak lahir dari angka persentase di atas kertas. Kemandirian lahir dari satu hal yang jauh lebih keras, yakni penguasaan “kunci” sistem. Kunci itu biasanya berwujud akses pada data, perangkat lunak, source code tertentu, dokumentasi pemeliharaan tingkat berat, kemampuan integrasi senjata, dan otoritas melakukan upgrade mandiri tanpa selalu bergantung pada OEM. Jika ofset hanya berakhir pada pelatihan umum, perakitan ringan, atau pekerjaan sub-kontrak yang mudah dipindahkan ke negara lain, maka industri kita tidak naik kelas. Ia hanya menjadi penumpang yang sesekali diberi kursi, bukan pemegang kemudi.
Dampak Rafale terhadap kemandirian industri pertahanan akan sangat bergantung pada tiga desain kebijakan berikut. Pertama, desain MRO dan sustainment di dalam negeri. Indonesia harus menargetkan kemampuan pemeliharaan yang nyata, bertahap dari level menengah menuju level berat, sehingga kesiapan tempur tidak ditentukan oleh jadwal pabrik di luar negeri. Bila pusat pemeliharaan, overhaul, dan rantai pasok komponen kunci bisa ditumbuhkan, maka Rafale menjadi “sekolah industri” yang menghasilkan keahlian, standar mutu, dan disiplin engineering baru. Kedua, desain alih teknologi yang memilih “teknologi inti”, bukan teknologi kosmetik. Pilihan teknologinya harus terkait langsung dengan kebutuhan masa depan, misalnya avionik tertentu, electronic warfare support, data link dan arsitektur misi, kemampuan integrasi munisi, uji material komposit, hingga sertifikasi dan quality assurance kelas militer. Kerja sama industri yang dibicarakan dalam kemitraan strategis Indonesia–Prancis harus diterjemahkan menjadi paket kerja yang terukur, bukan sekadar narasi diplomatik. Ketiga, desain standardisasi armada agar industri bisa “skala”. Industri tidak akan kuat jika negara memelihara terlalu banyak varian tanpa arah. Setiap tambahan tipe membuat industri dalam negeri sulit membangun lini pemeliharaan dan manufaktur yang ekonomis. Di titik ini, diversifikasi yang berlebihan justru mematikan kemandirian, karena industri kita tidak pernah mendapatkan volume yang cukup untuk menjadi efisien dan kompetitif.
Risiko strategis: ketergantungan baru yang mahal
Ada risiko yang perlu disebut secara lugas. Rafale adalah platform kelas atas, dan biaya siklus hidupnya juga kelas atas. Jika pembiayaan dan sustainment tidak disiplin, negara bisa terjebak pada pola “beli di depan, megap-megap di belakang”, yakni mampu menandatangani kontrak pembelian, tetapi kesulitan menjaga ketersediaan karena biaya suku cadang, dukungan pabrik, dan modernisasi berkala. Risiko lain adalah fragmentasi persenjataan. Pesawat tempur modern tidak berarti banyak tanpa ekosistem munisi dan sensor yang memadai. Jika setiap platform membawa keluarga senjata yang berbeda, maka logistik dan pengadaan munisi menjadi makin kompleks. Dalam kondisi seperti ini, kemandirian industri pertahanan seharusnya diarahkan untuk masuk ke rantai nilai munisi pintar, roket, propelan, dan komponen elektronik tertentu, sehingga ketergantungan bisa dipangkas dari sisi yang paling sering menguras biaya operasi.
Ujian tata kelola pertahanan
Pada akhirnya, Rafale akan dicatat sejarah bukan karena ia pesawat yang indah atau canggih, melainkan karena ia menguji tata kelola pertahanan kita. Ia menguji apakah Indonesia mampu mengendalikan diversifikasi agar tetap rasional. Ia menguji apakah belanja pertahanan bisa menjadi kebijakan industri, bukan sekadar transaksi. Dan ia menguji apakah kita benar-benar ingin berdaulat secara operasional, yakni mampu menggelar kekuatan udara dengan kesiapan tinggi tanpa terlalu sering menunggu restu teknis dari luar.
Jika tiga syarat tadi dipenuhi, Rafale bisa menjadi “paku pertama” bagi ekosistem kemandirian, memaksa industri pertahanan nasional naik kelas melalui MRO yang serius, alih teknologi yang tepat sasaran, dan standardisasi yang berorientasi skala. Tetapi jika tidak, Rafale hanya akan menjadi episode baru dari cerita lama, yaitu modernisasi yang mahal, ragam yang ramai, namun kemandirian yang tetap jauh di horizon.
Jakarta 17 Januari 2026
Chappy Hakim
Pusat Studi Air Power Indonesia
Top of Form
Bottom of Form
