Panggung Power Elite di Republik Nikel
Morowali hari-hari ini sedang menjadi etalase benturan kepentingan, tambang nikel, kawasan industri raksasa, bandara privat, dan pernyataan Menhan tentang “negara dalam negara” yang memicu kehebohan nasional. Di balik hiruk-pikuk itu, Morowali sesungguhnya adalah contoh yang sangat jelas tentang bagaimana kekuasaan politik, modal besar, dan pertimbangan keamanan nasional bertemu dan kadang saling bertabrakan.
Jika kita menggunakan kacamata teori power elite C. Wright Mills, konfigurasi Morowali terlihat sangat gamblang. Di satu sisi ada elit politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menerbitkan izin kawasan industri, menetapkan status bandara, mengatur fasilitas fiskal, dan mengemas Morowali sebagai simbol keberhasilan hilirisasi. Di sisi lain berdiri elit ekonomi atau korporasi raksasa yang menguasai Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), dengan kekuatan modal yang membangun pelabuhan, pembangkit listrik, dan bahkan bandara khusus sendiri. Di atas itu, masuk pula dimensi militer dan keamanan ketika isu kedaulatan, pengawasan ruang udara, serta lalu lintas orang dan barang lintas batas mulai dipertanyakan. Kunjungan Menhan dan pernyataan “tidak boleh ada negara di dalam negara” menjadi sinyal bahwa unsur pertahanan merasa tertinggal dalam skema besar yang sejak awal lebih didominasi logika investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada titik ini terlihat jelas, Morowali bukan sekadar cerita kawasan industri nikel dan bandara privat ia adalah panggung di mana tiga komponen power elite Mills, politik, militer, dan korporasi sedang menegosiasikan ulang siapa yang sebenarnya memegang kendali.
Kerangka Huntington, ilmuwan politik Harvard membantu kita membaca lebih rinci siapa saja aktor yang bermain di Morowali. Huntington membagi aktor utama dalam politik modern menjadi politisi, pebisnis, militer, dan ilmuwan atau teknokrat. Di Morowali, keempatnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling menyaru. Kita melihat munculnya figur politisi, bisnisman, yaitu pejabat yang sekaligus memiliki kedekatan maupun kepentingan dengan proyek tambang dan kawasan industri, yang di satu sisi mempromosikan Morowali sebagai super-project hilirisasi nikel, dan di sisi lain menikmati rente politik dari kehadiran investor. Di sisi lain, ada juga warisan pola militer bisnisman, yaitu kecenderungan memandang kehadiran industri besar sebagai sumber peluang ekonomi, baik melalui jasa keamanan maupun jaringan patronase yang berkembang di sekitar proyek strategis. Di ranah pengetahuan, tampak figur ilmuwan politisi dan ilmuwan bisnisman, yaitu para pakar, konsultan, dan teknokrat yang menyusun studi kelayakan, analisis dampak lingkungan, dan desain hilirisasi. Secara formal mereka tampil netral, namun dalam praktik sering kali posisi mereka condong ke pemerintah atau pemodal, tergantung siapa yang menjadi sponsor kajian dan ke mana laporan itu dibawa.
Konfigurasi aktor yang saling bertindih ini melahirkan sebuah power struggle yang tampak di permukaan sebagai perdebatan teknis mengenai izin bandara, status internasional, atau legalitas operasi sejak tahun tertentu. Padahal, di balik itu sesungguhnya sedang berlangsung tarik-menarik jauh lebih besar tentang siapa mengendalikan pintu keluar-masuk orang dan barang ke sebuah kawasan industri strategis yang luasnya ribuan hektar dan menjadi simpul penting rantai pasok nikel serta baterai kendaraan listrik dunia. Dari luar, Morowali tampak seperti cerita pembangunan, dari dalam, ia adalah arena kompetisi pengaruh di antara lingkaran elit yang saling mengunci.
Dari aspek bisnis, Morowali sering dipromosikan sebagai kisah sukses hilirisasi, bijih nikel tidak lagi diekspor mentah, melainkan diolah menjadi stainless steel dan bahan baku baterai, menyerap puluhan ribu tenaga kerja dan mendorong ekspor. Namun di balik narasi itu, jika dilihat sebagai kontrak antara investor dan tuan rumah, pola klasik negara berkembang kembali muncul. Investor datang dengan modal besar dan cara pandang jangka panjang. Mereka berani menanam infrastruktur dasar, mulai dari pembangkit listrik, pelabuhan, hingga bandara, karena berpikir dalam horizon 20 sampai 30 tahun ke depan, demi menjamin pasokan bahan baku, efisiensi logistik, dan stabilitas regulasi.
Sebaliknya, pihak tuan rumah, baik pemerintah pusat maupun daerah, sering kali berada dalam posisi tidak memiliki cukup modal dan memakai pola pikir jangka pendek. Orientasinya adalah pada seberapa cepat proyek ini tampak “jadi”, ada peresmian, ada penyerapan tenaga kerja, ada kenaikan angka PDRB. Asimetri kekuasaan dalam kontrak kurang diperhitungkan secara serius, terutama dalam hal klausul perpanjangan, mekanisme pengawasan, standar lingkungan, dan kendali atas infrastruktur strategis seperti bandara. Dari sinilah lahir berbagai mitos yang muncul dari isu tentang kontrak yang tidak seimbang. Di satu sisi, ada suara yang menilai negara terlalu memanjakan investor. Di sisi lain, ada pandangan bahwa perusahaan bertindak seperti “negara dalam negara”. Setiap kali masa perpanjangan izin atau peninjauan kontrak tiba, kegaduhan selalu muncul: demonstrasi buruh, protes LSM, perebutan porsi antar kontraktor lokal, dan perang narasi di media. Di sekeliling proyek utama, tumbuh pula perebutan posisi sebagai pemasok berbagai kebutuhan logistik dan jasa, dari bahan bakar, transportasi, keamanan, sampai katering. Fragmentasi kepentingan lokal ini justru sering melemahkan posisi tawar tuan rumah ketika bernegosiasi dengan pemodal raksasa yang datang dengan kesatuan strategi.
Dari sudut penerbangan, sebenarnya persoalannya jauh lebih lurus dan mudah karena aturan main sudah sangat jelas. Undang-undang dan peraturan turunannya telah mengatur jenis bandara, status internasional, prasyarat kehadiran imigrasi, bea cukai, karantina, dan otoritas keamanan negara. Pemeriksaan keselamatan, pengamanan, dan pengawasan lalu lintas udara pada hakikatnya tidak bisa diswastakan penuh. Untuk bandara yang melayani penerbangan internasional, kehadiran aparat resmi negara bukan pilihan, melainkan keharusan. Karena itulah, yang memicu kegaduhan dalam kasus Morowali bukan hanya fakta keberadaan bandara khusus milik perusahaan, melainkan pertanyaan apakah bandara tersebut sudah lama beroperasi, bahkan melayani penerbangan internasional, tanpa kehadiran penuh unsur negara di lapangan sebagaimana semestinya.
Pada titik ini, isu penerbangan melebar menjadi persoalan kedaulatan dan tata kelola negara. Bila bandara dapat beroperasi dan melayani rute lintas batas sementara kehadiran dan kontrol negara lemah atau tidak jelas, maka problemnya bukan lagi sekadar soal legalitas administratif, melainkan soal di mana posisi negara dalam praktik sehari-hari. Ketika sebagian pejabat menegaskan bahwa bandara tersebut sudah berizin dan terdaftar, tetapi di saat yang sama muncul kritik dari pihak pertahanan dan pengamat keamanan yang mempertanyakan aspek pengawasan nyata, tampak adanya ketidaksinkronan antar lembaga negara. Satu pihak bicara “sah di atas kertas”, pihak lain bicara “rawan di lapangan”. Regulasi lengkap, namun implementasi rapuh, negara terlihat tegas di dokumen, namun tidak selalu terasa di titik-titik strategis.
Jika dirangkum dari tiga sudut pandang politik, bisnis, dan penerbangan, Morowali berubah menjadi cermin besar bagi cara bekerja kekuasaan di Indonesia. Dari perspektif Mills, tampak pertarungan di lingkaran power elite, apakah negara, korporasi, atau institusi pertahanan yang sesungguhnya memegang kendali atas ruang strategis Morowali. Dari kerangka Huntington, terlihat dengan jelas peran ganda aktor, politisi yang sekaligus pebisnis, militer yang bersentuhan dengan dunia usaha, ilmuwan dan teknokrat yang masuk ke gelanggang politik lewat studi dan rekomendasi kebijakan. Dari aspek bisnis, mengemuka persoalan klasik kontrak yang timpang antara pemodal jangka panjang dan tuan rumah yang berpikir jangka pendek, yang melahirkan konflik setiap kali isu-isu lingkungan, tenaga kerja, dan infrastruktur kunci seperti bandara diulas kembali. Sementara dari sisi penerbangan, nampak kontras antara aturan yang sudah sangat jelas dengan kenyataan implementasi di lapangan yang membuka ruang tafsir seolah-olah ada “negara di dalam negara”.
Morowali ternyata bukan hanya soal nikel, investasi asing, atau sebuah bandara privat yang menjadi berita utama. Morowali adalah laboratorium besar yang memperlihatkan bagaimana negara bisa tampak kuat di atas kertas, tetapi terlihat ragu-ragu ketika berhadapan dengan kekuatan modal raksasa dan keruwetan koordinasi di antara elitnya sendiri. Di situlah Morowali menjadi menarik karena ia bukan sekadar problem lokal di Sulawesi Tengah, melainkan potret kecil dari cara Indonesia mengelola kekuasaan, kedaulatan, dan masa depan pembangunan nasionalnya.
Jakarta 27 November 2025
Chappy Hakim
Top of Form
Bottom of Form
