5th Annual Indonesia Cyber Security Summit (ICSS) 2025
Kedaulatan Udara Kini Ditentukan oleh Arsitektur Siber
Jakarta , 26 November 2025
Ancaman terhadap kedaulatan negara di era kecerdasan buatan (AI) dan komputasi kuantum tidak lagi hanya datang dari laut dan darat, tetapi juga dari langit, orbit, dan jaringan digital yang mengikat semuanya. Pesan itulah yang ditekankan Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim dalam sesi bertajuk “Civil Military Cyber Security in Aviation and Space” pada 5th Annual Indonesia Cyber Security Summit (ICSS) 2025 dan The Inaugural Indonesia Cyber Leadership Forum di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (26/11).
Dalam forum yang mengusung tema besar “Iceberg of Ignorance: What Risks, Challenges, and Opportunities Are We Now Facing in the Age of Complex Era of AI & Quantum Computing” itu, Founder dan Chairman Indonesia Center for Air Power Studies (ICAPS) tersebut mengingatkan bahwa lanskap strategis global sedang mengalami perubahan paling dalam sejak berakhirnya Perang Dunia II.
Ia mengurai bagaimana rivalitas Amerika Serikat Tiongkok yang semula tampak sekadar perang dagang, kini berubah menjadi perebutan dominasi teknologi, rantai pasok, inovasi dirgantara, dan pengaruh strategis di Indo-Pasifik. Di saat yang sama, perang Rusia Ukraina menunjukkan bahwa konflik abad ke-21 bukan lagi soal tank dan artileri semata, melainkan “pertempuran terintegrasi” yang melibatkan drone, satelit, serangan siber, peperangan elektronik, hingga gangguan terhadap infrastruktur sipil seperti sistem lalu lintas udara dan jaringan listrik. Chappy juga menyinggung ketegangan India Pakistan, dinamika di Timur Tengah yang sarat penggunaan rudal, UAV, dan serangan elektronik, serta gesekan politik di kawasan lain yang semuanya memperlihatkan satu hal yakni konflik modern tidak lagi dibatasi garis perbatasan fisik, tetapi merambah langit, orbit, dan spektrum elektromagnetik. “Konsekuensinya menyentuh sistem sipil dan militer sekaligus, dan mengubah cara bangsa-bangsa memaknai kedaulatan,” ujarnya.
Indonesia di Persimpangan Indo-Pasifik
Sebagai negara kepulauan di persimpangan Indo-Pasifik dengan salah satu koridor udara tersibuk di dunia, Indonesia menurut Chappy memikul kewajiban strategis yang jauh melampaui batas administratif. “Geografi bukan hanya kenyataan fisik, melainkan kewajiban strategis,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa program modernisasi kekuatan dirgantara Indonesia, mulai dari pengadaan pesawat tempur Rafale, keterlibatan dalam proyek KAAN dengan Turkiye, kerja sama IFX dengan Korea, pengembangan AWACS dan proyek rudal semua itu bergantung pada ekosistem digital yang sangat kompleks. “Platform ini bukan lagi sekadar mesin terbang, tetapi komputer terbang yang terhubung ke satelit, sistem cloud, jaringan terenkripsi, dan intelijen berbasis data. Tanpa keamanan siber, modernisasi hanya menjadi cangkang kosong. Tanpa ketahanan digital, kedaulatan menjadi rapuh,” paparnya.
Dari Level Strategis hingga Taktis
Dalam paparannya, Chappy memetakan isu keamanan siber dirgantara dalam tiga level, strategis, operasional, dan taktis. Di level strategis, fokusnya adalah membangun arsitektur terpadu lintas matra: darat, laut, udara, ruang angkasa, dan siber. Di level operasional, ia menyoroti pentingnya integrasi siber antara pengawasan laut dan udara di titik-titik kunci seperti Selat Malaka, Selat Sunda, serta alur Makassar dan Lombok. Fusi data real-time antara radar laut dan sensor udara bukan hanya memperkuat penegakan hukum di laut, tetapi juga menopang stabilitas kawasan. Kebocoran siber di sistem ini, menurutnya, dapat menggagalkan operasi kontra-terorisme, merusak misi SAR, hingga menghambat bantuan kemanusiaan. Di level taktis, isu keamanan siber menyentuh operasi harian. Perlindungan perangkat lunak menjadi sama pentingnya dengan perlindungan landasan dan instalasi radar. Modern aircraft membawa jutaan baris kode; celah di satu modul baik firmware avionik, software perawatan, maupun database navigasi dapat membahayakan seluruh armada.
Kolaborasi dan Arti Kedaulatan Modern
Chappy menggarisbawahi bahwa modernisasi dirgantara Indonesia tidak mungkin lepas dari kerja sama internasional. Namun kerja sama itu harus berjalan dengan standar siber yang sama, rantai pasok yang terpercaya, dan pendekatan ketahanan yang selaras. Keamanan siber, katanya, tidak boleh menjadi renungan belakangan, tetapi harus ditanam sejak tahap perencanaan pengadaan, pelatihan, hingga doktrin operasi. Selain Chappy Hakim, forum ini juga menampilkan sejumlah pembicara kunci, antara lain Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., A. Rachmad Wibowo, Ardi Sutedja K., Frederic Margotton, Prof. Dr. Arwin Datumaya W., David Sehyoon Baek, Dr. Ismail Fahmi, dan Marshall Pribadi yang bersama-sama membahas berbagai dimensi kepemimpinan siber, diplomasi digital, serta ketahanan nasional di era AI dan komputasi kuantum.
Di penghujung acara, sesi diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab interaktif sebelum forum resmi ditutup. Rangkaian kegiatan kemudian diakhiri dengan foto bersama para pembicara, moderator, dan tamu undangan, serta penyerahan plaket penghargaan dari panitia penyelenggara kepada para narasumber sebagai apresiasi atas kontribusi pemikiran dan dukungan mereka dalam upaya memperkuat ekosistem keamanan siber Indonesia.
Jakarta 26 November 2025
Tim Liputan NetralNews.com
